http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Komisi II DPRD Sumbar Meminta Gubernur Berikan Toleransi Agar Nelayan Bagan Tetap Bisa Melaut

MENARAnews, Padang (Sumatera Barat) – Adanya Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia No : B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, membuat nelayan bagan kembali resah.

Hal tersebut dikarenakan KKP memberikan tenggang waktu selama 6 bulan untuk melakukan langkah-langkah pendampingan/asistensi terkait pemberlakuan Peraturan Menteri Perikanan Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Berbagai kekhawatiran yang dialami oleh Nelayan Bagan diantaranya adalah banyaknya peraturan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan terutama Kapal Bagan di Sumbar. Sehingga dikhawatirkan nelayan tidak dapat beroperasi setelah Permen tersebut disahkan.

Nelayan bagan Sumatera Barat yang selama ini secara turun temurun menggunakan perlatan tangkap jenis jaring ukuran 44mm merasa dirugikan dengan adanya Permen yang hanya memperbolehkan adalah jaring dengan ukuran 64mm.

“Permasalahan pertama, nelayan Bagan ini adalah nelayan tradisional yang selama ini menggunakan jaring jenis waring dengan ukuran 4 mm, sementara Permen No. 71 tahun 2016 menjelaskan bahwa jaring yang diperbolehkan adalah jaring dengan ukuran 64 mm / 2,5 inchi. Selain itu untuk mengganti waring ini membutuhkan proses dan ikan yang ditangkap pun besar-besar, sehingga hal tersebut perlu waktu untuk proses penggantian,” kata Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Yuliarman

Permasalahan lain adalah terkait pajak hasil perikanan yang naik hampir  tujuh kali lipat dari Rp 64.000 menjadi Rp 412.000 per Gross  Ton (GT). Permasalahan selanjutnya adalah lampu yang di atur dalam Permen yang baru adalah 16.000 volt, sedangkan yang dipakai nelayan kapal bagan saat ini 30.000 volt.

“Permasalahan kedua, selama ini pajak dari hasil perikanan hanya Rp 64.000 meningkat menjadi Rp 412.000 per GT, sehingga hal tersebut memberatkan nelayan. Permasalahan ketiga, adalah tentang lampu yang diatur di Permen KP yang baru tidak boleh lebih dari 16.000 volt, sedangkan yang selama ini dipakai oleh nelayan bagan sebesar 30.000 volt,” lanjutnya.

Solusi yang dapat diberikan dari pertemuan yang telah diselenggarakan adalah diharapkan nelayan bagan diberikan toleransi dengan adanya perubahan Permen KP No. 71 Tahun 2016 tersebut. Dan mengharapkan kepada Gubernur agar memberikan Surat Edaran agar nelayan tersebut tetap dapat pergi melaut.

“Dengan adanya persoalan tersebut, kami telah bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Gubernur juga Anggota Dewan dan Asosiasi meminta diberi toleransi menjelang adanya perubahan Permen yang baru. Selanjutnya kepada Gubernur agar dapat mengeluarkan Surat Edaran agar  nelayan tetap bisa melaut dan beroperasional selama 4 bulan, terhitung sekarang (2/3) sampai akhir Juni mendatang, dengan alasan karena Peermen yang baru ini sangat mengikat nelayan sehingga kesulitan untuk bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga,” pungkasnya. (MP)

 

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,707PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.