Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi Medan : Revisi UU KPK Lindungi Koruptor

MENARAnews, Medan (Sumut) – Meningkatnya tendensi revisi UU KPK oleh DPR RI, beberapa organisasi kota medan yang terdiri dari Organisasi Cipayung (GMKI kota medan, GMNI kota medan, PMKRI kota medan), Klinik anti Korupsi, Yayasan Atap Rumah Rakyat Indonesia dan Masyarakat Sipil anti Korupsi menggelar aksi penolakan revisi UU KPK di depan Peradilan Semu FH USU, Jumat (17/3/2017) lalu.

Agenda aksi ini menuntut bahwa DPR RI harus menghentikan proses revisi uu kpk yang dianggap belum terlau urgent.

Valentino panjaitan Ketua Cabang GMKI Medan menyatakan kinerja KPK masih efektif dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

“Kita melihat sesuai dengan payung hukum UU No 30 tahun 2002 KPK masih menunjukkan fungsinya dalam memberantas korupsi, tidak Masuknya Revisi UU KPK dalam prolegnas juga berindikasi belum urgentnya dilakukan revisi terhadap UU tersebut, revisi ini akan melemahkan fungsi dari Kpk itu sendiri” tegasnya.

Valentino menambahkan sosialisasi revisi UU KPK yang dilakukan di peradilan semu hukum USU disinyalir hanya mendapatkan dukungan dan legitimasi urgensi revisi UU KPK.

“Ini hanya untuk menggalang dukungan dari universitas, padahal belum ada alasan kongrit untuk merevisi Undang-Undang ini” tambahnya.

Inter Zalukhu Presidium PMKRI Kota Medan mengatakan bahwa Seminar Sosialisasi revisi UU KPK yg diinisiasi oleh Badan Keahlian DPR RI ini merupakan bentuk pelemahaan fungsi KPK sebagai pemberantas korupsi yang menjadikan KPK sebagai pencegah bukan penindak.

“Revisi undang udang KPK ini akan melindungi oknum yang melakukan korupsi, inilah ketakutan pejabat saat ini” tambahnya.

Pada kesempatan sebelumnya, perwakilan SAHDAR (Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat) Masri Harahap mengatakan bahwa naiknya isu revisi UU KPK selalu didahului terungkapnya kasus-kasus mega korupsi mengindikasi revisi UU KPK lebih didasari melemahkan KPK. Masri juga menambahkan, mekanisme penyadapan yang harus melalui persetujuan Dewan pengawas merupakan upaya kemunduran fungsi KPK.

“Intinya kita menolak revisi UU KPK ini, kami mendukung KPK tetap berintegritas” tutup masri. (Pik)

Comments
Loading...