Kisruh PT. FI. Ratusan Massa Gelar Aksi Demo di Kantor Gubernur Papua

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Ratusan massa yang terdiri dari Gerakan Pemuda Ansor Papua dan Papua Barat, Tokoh Masyarakat, dan Asosiasi Penambang Rakyat ini, menggelar aksi demo damai di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (13/3/2017).

Dalam aksinya, massa meminta DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua untuk meneruskan aspirasinya terkait penyelesaian kisruh yang mengakibatkan ribuan pekerja di rumahkan.

“Kami minta pemerintah dan Freeport harus duduk bersama untuk membahas permasalahan ini, utamanya sekitar 21 ribu karyawan Freeport yang di rumahkan,” kata Ketua Pimpinan wilayah GP Ansor Papua dan Papua Barat, Amir Mahmud Madubun, di Kantor Gubernur Papua.

Menurutnya, permasalahan yang sedang terjadi sangat menganggu stabilitas keamanan di Papua.

“Ini bukan masalah kecil, ini persoalan yang luar biasa, jangan menjadi berlarut larut, masalah ini sangat menganggu stabilitas keamanan di Papua, dan seluruh rakyat Papua,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pihak Freeport untuk tunduk dan taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Freeport harus segera membangun smelter di Papua, karena selama ini di Gresik, selain itu pemerintah dan Freeport harus mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan perumahan 21 ribu karyawan,” ujarnya.

Selanjutnya, permasalahan limbah eksploitasi  Freeport, yang dinilai kondisinya sangat parah dan mencemarkan wilayah Kabupaten Mimika.

“Ini harus ditangani serius oleh Freeport. Freeport harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut lingkungan hidup,”tegasnya.

Terkait dengan gejolak perijinan tambang Freeport, yang oleh pemerintah Pusat meminta perubahan status ijin tambang Freeport menjadi IUPK. Freeport diminta tunduk dan mengamini peraturan pemerintah Indonesia ini.

“Freeport harus tunduk pada aturan yang berlaku, IUPK dan permintaan saham 51 persen oleh pemerintah harus dilaksanakan. Intinya negara ini harus berdaulat, NKRI jangan kalah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat, Kondrat Tukayo, mengatakan pihak Freport memberi kejelasan status kepada ribuan karyawan Freeport yang telah dirumahkan.

“Karyawan kalau mau di PHK ya di PHK, supaya dapat pesangon, tapi kalau masih dipakai jangan di rumahkan. Coba ini diselesaikan dengan niat baik pemerintah,” ucapnya.

Dirinya juga meminta pihak Freeport untuk membangun smalter di Papua. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka kata Kondrat, akan mampu menekan angka pengngguran di Papua.

“Pemerintah dan Freeport harus duduk dan menyelesaikan masalah ini, karena permasalahan Freeport akan membawa dampak kepada kami masyarakat Papua, untuk smelter harus dibangun maka bisa menekan angka pengangguran disini,”katanya. (Surya).

Comments
Loading...