Ketua LAMPK : Limpahkan Kasus SPJ Fiktif ke KPK

MENARAnews, Padang (Sumatera Barat) – Kasus dugaan korupsi yang dikenal publik sebagai kasus SPJ fiktif penyelesaiannya dinilai terlalu lambat, karena sejak tahun 2013 hingga saat ini belum juga mendapat kejelasan hukum dari aparat penegak hukum. Sementara, BPK Sumbar telah menemukan kerugian negara dalam kasus SPJ fiktif mencapai sekitar 43 milyar.

Hal tersebutlah yang mendorong mahasiswa dari Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAMPK) Universitas Andalas untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam ranngka menyampaikan aspirasi terkait permasalahan SPJ Fiktif yang sampai saat ini terkesan dilempar-lempar dan tidak ada kejelasan.

Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan, Diki Rafiqi yang juuga merupakan koordinator lapangan (korlap) aksi dalam wawancana mengatakan bahwa Kasus SPJ Fiktif telah membuat keresahan bagi masyarakat Sumbar, sementara itu pihak Kajati yang telah membuat kesepaham dengan LAMPK untuk mengusut tuntas kasus ini, malah melimpahkan perkara ini kepada Bareskrim. Pada akhirnya sampai saat ini titik temu dari belum jelas.

“Kasus SPJ Fiktif ini sekarang kalau bisa diibaratkan seperti bola liar yang dilempar-lemparkan ppenindakan perkaranya,” Kata Diki

Maksud kedatangan LAMPK ini, lanjut Diki, adalah yang pertama untuk meminta kepada DPRD Prov. Sumatera Barat untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Yang kedua, meminta kepada DRPD membuat nota kesepahaman agar kita bersama-sama meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Menurut kami, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mana tertuang pada pasal 11, bahwa kasus SPJ Fiktif ini telah memenuhi syarat bahwa kasus yang dapat ditangani oleh KPK adalah minimal 1 Milyar, sedangkan pada kasus ini kerugian negara telah mencapai 43 milyar, sehingga alangkah baiknya dilimpahkan saja kepada KPK,” ungkapnya.

Pelimpahan kepada KPK tersebut, lanjutnya, bertujuan supaya pemberantasan korupsi di Sumatera Barat dapat tuntas. Hal itu dikarenakan dengan jumlah korupsi yang cukup besar, pasti tidak hanya dilakukan oleh satu oknum, melainkan dikhawatirkan ada jaringan-jaringan lain.

“Sehingga seharusnya PPATK dapat berkoordinasi langsung dengan KPK supaya mengusut tuntas kasus ini,” pungkasnya.

Para pengunjuk rasa selanjutnya diterima oleh Kabag Humas DPRD Sumbar, Jhon Alizar yang dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa seluruh anggota dewan saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, sehingga tidak dapat menemui massa aksi. Namun demikian, sesuai dengan prosedur yang ada, aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan DPRD. (MP)

 

Comments
Loading...