Kalteng Dinilai Masih Belum Siap Jadi Ibu Kota Pemerintahan Negara

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Keinginan Pemerintah Provinsi menjadikan beberapa Daerah seperti Kota Palangka Raya, Gunung Mas dan Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah yang dipersiapkan sebagai Ibu Kota Negara patut mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat.

Namun demikian, apakah Pemerintah Daerah sudah siap akan hal itu. Tidak sedikit kalangan masyarakat menilai, meski wilayah Kalimantan Tengah sudah berumur 59 tahun. Akan tetapi masih belum bisa dikatakan siap dijadikan sebagai Ibu Kota Pemerintahan Negara, mengingat masih banyaknya persoalan yang belum bisa diselesaikan sampai dengan sekarang.

Seperti adanya persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang belum bisa diimplementasikan, persoalan sengketa tapal batas antar Provinsi tetangga, serta belum bisa mandiri dari berbagai bidang. Seperti dalam hal pangan, transportasi juga hal yang sangat urgen yaitu tenaga listrik.

Secara historis, Kalimantan Tengah Provinsi yang umurnya sudah lewat setengah abad. Sejak 23 Mei 1957 Kalimantan berdiri ditanah Borneo. Kawasan bergambut melingkupi hamparan areal yang cukup luas, yakni diperkirakan mencapai 3,472 Juta Ha, atau sekitar 21,98 % dari total luas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah sekitar 15,798 Juta Ha atau 157.983 km2.

Hal tersebut dipandang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) tentang wancana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke wilayah Kalimantan Tengah.

Hal tersebut dikemukakan sejumlah mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Tengah sebagai masukan dan rekomendasi ke Pemerintah baik Pusat atau Daerah. Meski sedikit merasa kecewa tentang adanya kabar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak jadi hadir ke Kota Palangka Raya sehingga rekomendasi dan masukan tidak bisa diserahkan secara langsung.

Koordinator Wilayah BEM BEM se Kalteng, Rahman Aini dalam press releasenya menjelaskan, ada beberapa aspek yang saat ini masih menjadi pro dan kontra dalam rencana pemindahan Ibu Kota NKRI yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

“Pertama Paradigma berfikir bahwa dengan pindahnya Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat meningkatnya SDM yang ada di Kalimantan Tengah. Seharusnya SDM di Kalimatan Tengah yang terlebih dahulu di tingkatkan kualitasnya sebagai parameter kelayakan pemindahan Ibu Kota. (Terutama dalam bidang Pendidikan dan Ekonomi)” ujar Rahman Ini kamis (15/03) di Palangka Raya.

Kedua Jelaskanya, Akuntabilitas, kapabilitas dan transparansi lembaga Negara yang perlu direalisasikan sebagai bentuk kesiapan Pejabat Negara dalam rencana pemindahan Ibu Kota. (Dibuktikan dengan implementasi RTRWP Kalteng).

Adanya jaminan bahwa dengan pindahnya Ibu Kota NKRI ke Provinsi Kalimantan Tengah tidak menjadikan tergradasinya fungsi lahan dan  budaya lokal menjadi budaya metropolis. (Keaslian budaya dan suku asli Kalteng). Permasalahan akan tata batas yang menjadi sengketa yang berada di kawasan konsensi perusahaan tambang batubara PT Bharinto Ekatama yang arealnya di wilayah Kecamatan Teweh Timur.

“Pertikaian akan tapal batas antara Kaltim dan Kalteng masih belum selesai juga menjadi tuntutan kami untuk lebih diperhatikan dan menjadi proritas Kemendagri untuk penyelesaiannya, sehingga  dalam jangka waktu dekat akan cepat diselesaikan.” tutupnya.(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...