Kades Se-Mukomuko Ancam ‘Serbu’ Gedung DPRD

Tolak Pansus APBDes

MENARAnews, Kab. Mukomuko (Bengkulu) – Rencana DPRD Mukomuko untuk membentuk Pansus APBDes mendapatkan penolakan keras dari sejumlah kepala desa. Bahkan, kepala desa se-Kabupaten Mukomuko mengancam akan ‘menyerbu’ dan ‘memboikot’ gedung DPRD Mukomuko jika pansus tersebut tetap dilaksanakan.

Sebelumnya, anggota DPRD Mukomuko, Frenki Janas dan Wakil Ketua I DPRD Mukomuko Ery Zulhayat, memberikan pernyataan terhadap dugaan penyelewengan anggaran dana desa pada bimtek aparatur desa yang dilaksanakan di Jakarta, November lalu, dan rencananya akan membentuk pansus untuk mendalami permasalahan tersebut.

Kepala Desa Maju Makmur, Kecamatan Penarik, Heris Trianto kepada awak media beberapa waktu lalu menegaskan apabila dewan tidak menarik pernyataan membentuk Pansus APBDes, Kades dan perangkat desa akan mendatangi gedung dewan.

“Kalau tidak ditarik, kades se Mukomuko akan terjun, bukan hanya kades, tetapi juga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan perangkat desa lainnya, dalam waktu dekat kami siap ‘serbu’ dewan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, alasan sikap tegas para kades ini karena kewenangan terkait pengawasan anggaran dana desa bukan kewenangan anggota dewan seperti yang tercantum pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Heris, yg berkewangan mengawasi dana desa adalah BPD dan mengenai kegiatan bimtek aparatur desa beberapa waktu lalu sudah mendapatkan persetujuan BPD.

“Yang perlu diketahui oleh dewan tolong baca kembali UU no 16 tentang desa, disitu juga sudah ditegskan, untuk otonomi desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa bisa saja digunakan ini kan dana desa, seharusnya dewan mengetahui UU tersebut,” ujarnya.

Heris juga menyentil persoalan kegiatan dewan keluar daerah. Menurutnya kegitan itu juga tidak ada hasilnya untuk daerah.

Hal yang serupa juga disampaikan Basri, selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Penarik, yang mempertanyakan kapasitas DPRD untuk membentuk Pansus anggaran desa.

Menurutnya dewan tidak paham dengan UU tentang desa tersebut dan juga yang menjadi kewenangan dewan itu adalah APBD bukan APBDes.

“Kades sudah terbebani dengan kapasitas dana desa yang miliaran, untuk pengelolaan secara optimal Kades membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui bimtek, kita pertanyakan kapasitas DPRD dalam membentuk pansus ini karena sudah banyak protes dari kades-kades lain juga,” tuturnya.

Ia menyampaikan, agar dewan yang bersangkutan menarik statement itu dan meminta partai politik pengusung agar memblokir anggota dewan tersebut.

 “Kalau tidak ditarik statement itu, kami siap ‘serbu’ dewan, itu maunya kawan-kawan,” pungkasnya. (AL)

Comments
Loading...