JPU : Saksi Fakta Sidang Ahok Tidak Konsisten

Menaranews, DKI Jakarta, Ketua jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono menilai keterangan yang diberikan oleh saksi fakta Juhri tidaklah konsisten mengenai selebaran yang banyak disebarkan dalam rangka Pilkada Bangka Belitung dimana saat itu Basuki Tjahaja Purnama mencalonkan diri sebagai gubernur.

“Ada yang tidak konsisten dengan keterangan saksi mengenai selebaran di Kabupaten Belitung. Dikatakan tadi pertanyaan hakim bahwa dari selebaran itu tidak ada tindak lanjut dan konfirmasi,” ungkapnya di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (14/3).

Juhri mengatakan selebaran disimpulkan oleh Panwaslu kabupaten telah dilaporkan ke Panwaslu Provinsi dengan dugaan pelanggaran pidana.

“Itu hasil rapat pleno. Kesimpulan kita (atas selebaran) harus diteruskan ke Provinsi. Yang memutuskan di provinsi. Administrasi dan pidana. Selebaran itu masuknya pelanggaran pidana,” jawab Juhri.

Ali kembali bertanya darimana kesimpulan Juhri yang menyatakan selebaran itu masuk dalam pelanggaran pidana. Ia pun melanjutkan apakah pelanggaran itu sudah disampaikan ke pengadilan.

“Belum,” jawab Juhri.

Ali heran, pasalnya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Juhri adanya perbedaan keterangan dengan kesaksiannya.

“Dari BAP Saudara, huruf 7F, apakah panwaslu menindaklanjuti pelangaran tersebut. Dilaporkan panwas kabupaten ke provinsi, dan terhadap pelangagran tersebut sudah diproses, namun berdasarkan hasil kajian panwas provinsi menyebutkan hasil dari laporan tersebut belum ada pelanggaran pidana. Nah yang benar yang mana?,” tanya Ali.

“Ada pidana,” ujar Juhri.

“Artinya, yang di BAP ini salah?,” tanya Ali lagi.

Juhri lalu menjelaskan bahwa menurut laporan dari hasil rapat pleno disebutkan adanya pelanggaran pidana dari selebaran itu. Ia membenarkan adanya kesalahan dalam BAP-nya yang menyebut tidak ada tindak pidana dalam selebaran itu.

“Kita semua himpun laporan termasuk dari timsesnya pak Basuki dalam rapat tersebut, dan setelah kita bawa ke kepolisian hasilnya tidak ada tidak pidana. Jadi di BAP itu salah,” pungkasnya (ZH)

Comments
Loading...