JPU : Korupsi E-KTP Sangat Sistematis

Menaranews, DKI Jakarta, TimJaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP sangat sistematis.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum setelah sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (9/3).

“Bagi kami ini korupsi yang sangat sistematik. Kita bisa lihat bahwa dia sudah mulai dari penganggaran. Penganggaran di situ kemudian melibatkan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kementerian Keuangan, tim teknis, DPR yang mengesahkan, kemudian baru pada penganggaran,” ujar Irene Putri.

Irene menjelaskan sejumlah pembagian bagi pihak-pihak terkait itu merupakan bentuk sistem yang sudah direncanakan.

“Jadi kalau dari Rp 5,9 triliun, yang kita ketahui, jadi kalau misalnya di dakwaan ada rencana yang 51 persen, kemudian pajak 11,5 persen, kemudian yang 49 persen dibagi-bagi. Itu sesuai dengan yang sudah direncanakan,” tambahnya.

Dalam persidangan itu Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terkait penganggaran dan pengadaan E-KTP. Dakwaan tersebut ditujukan kepada Irman dan Sugiharto, mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri.

Seperti diberitakan, kasus korupsi tersebut melibatkan nama-nama para pejabat negara, salah satunya Ketua DPR saat ini, Setya Novanto.

Rencananya, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan 133 saksi di persidangan dari 294 saksi yang ada. Di setiap persidangan, 10 saksi akan hadir.

Adapun persidangan tersebut berlanjut pada Kamis depan. Hakim menyebut setelah itu pihaknya kemungkinan akan menggelar persidangan dua kali dalam seminggu. (ZH)

Comments
Loading...