Ini Tuntutan Sahdar Saat Unras Soal Revisi UU KPK

MENARAnews, Medan (Sumut) – Massa Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar) mempertanyakan soal poin aturan yang dicantumkan dalam revisi UU KPK. Hal itu mereka sampaikan saat berunjuk rasa di depan Gedung Peradilan Semu di Kampus Fakultas Hukum, USU, Jumat (17/03/2017). 

Koordinator Aksi, Masri Harahap mengatakan poin pertama yang mereka tolak adalah pembentukan Dewan pengawas Eksternal yang dipilih oleh DPR (Pasal 37A-Pasal 37F).

“Dengan adanya aturan ini, Dewan Pengawas berpotensi akan diisi oleh orang-orang yang diragukan integritasnya. Terlebih lagi berbagai survei menunjukkan bahwa DPR selalu mendapat predikat sebagai lembaga paling korup.” ucapnya.

Kemudian poin kedua adalah adanya aturan yang menyebutkan, kewenangan penyitaan dan penyadapan hanya boleh dilakukan KPK atas persetujuan (izin) dari Dewan Pengawas (Pasal 12A-Pasal 12E). Aturan itu dinilai, penyadapan yang harusnya sangat rahasia akan lebih mudah dibocorkan ke pihak-pihak tertentu.  Ketiga yakni aturan yang mencantumkan bahwa KPK hanya dapat mengangkat penyidik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan dan atau PPNS (Pasal 43-Pasal 45B). Bila ini diberlakukan akan rentan dengan intervensi kasus yang sedang ditangani KPK karena kepolisian dan kejaksaan dapat sewaktu-waktu menarik kembali penyidiknya yang bertugas di KPK.

“Tentu kita masih ingat dengan peristiwa penarikan kembali penyidik KPK Novel Baswedan yang saat itu sedang menyidik kasus korupsi Kepala Korlantas Polri.” tegasnya.

Keempat adalah regulasi kewenangan penghentian penyidikan/SP3 (Pasal 40). Mereka khawatir kewenangan ini dapat disalahgunakan karena sama saja dengan memberikan peluang bagi oknum KPK untuk melakukan ‘deal-deal’ tertentu dalam mengentikan suatu perkara. (Yug)

Comments
Loading...