MENARAnews, Tubaba (Lampung) – Plt Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang Barat Perana Putera, memastikan akan mengajukan penambahan alokasi anggaran subsidi premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2017.
“Tahun ini, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk mensubsidi sebanyak 23.782 jiwa peserta PBI jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, “kata Perana, kepada MENARAnews, Selasa (21/3).
Alokasi subsidi sebesar Rp 23 ribu per jiwa itu jika dihitung dari jumlah seluruh penerima bantuan iuran sebesar Rp 6,563.832 Miliar per tahun. Bisa dipastikan sampai ahir 2017 Pemkab terhutang dengan BPJS sebesar Rp 3,563.832 miliar dari jumlah alokasi anggaran 2017 yang hanya Rp,3 miliar.
Menurut Perana, pihaknya akan membangun pola integrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu dilakukan agar beban yang ditanggung pemerintah daerah tidak terlalu berat dan bisa menanggulangi masyarakat miskin yang belum terdaftar JKN. Pihaknya akan berupaya mengajukan peserta bantuan iuran APBD bisa ditanggung pemerintah pusat melaui APBN. Menurutnya saat ini ada dua hal yang harus dilakukan agar bisa ikut JKN dalam kondisi anggaran terbatas.
Pihak Dinas sosial diharapkan bisa memvalidasi kembali jumlah daftar penduduk yang dijamin pemerintah daerah saat ini. Khusunya yang baru mendaftarkan diri sebagai peserta JKN apakah ia benar masuk dalam katagori miskin. Ia juga berharap agar pihak DPRD bisa meninjau kembali terkait anggaran subsidi yang tidak mencukupi.
“Saya harap divisit alokasi anggaran JKN ini bisa ditinjau kembali oleh pihak terkait kedepannya. Sedangkan untuk memastikan peserta JKN yang sudah terdaftar atau yang baru mendaftarkan diri sebagai warga miskin itu harus diketahui kebenarannya oleh Dinsos atau kepala desa, jika tidak benar maka harus dikeluarkan dari kepesertaan BPJS, “tukasnya. (JE/RZ)