Ini Peraturan yang Dilanggar Gojek Menurut Pebetor

MENARAnews, Medan (Sumut) – Unjuk rasa penarik betor dan angkutan kota di depan DPRD Sumut berlangsung hingga sore hari. Mereka menuntut agar pemerintah menutup angkutan umum berbasis online. 

Selain penghasilan mereka yang berkurang, angkutan umum berbasis online khususnya Gojek telah melanggar peraturan. Menurut para penarik betor, Gojek telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan. Selain itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan yang menentukan ketentuan angkutan umum.

“Ketentuan angkutan umum adalah harus minimal beroda tiga, bberbadan hukum dan punya badan hukum serta punya izin penyelenggara angkutan umum,” Sekretaris Jenderal Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) M Rizal disela aksi di depan DPRD Sumut, Senin (20/03/2017).

Apalagi, sambung Rizal, angkutan umum berbasis online memakai plat hitam.

“Berbeda dengan angkutan umum lainnya. Pakai plat kuning,” katanya.  SATU sendiri sudah melakukan komunikasi ke Wali Kota Medan dan Dinas Perhubungan terkait tuntutan mereka. Namun hasilnya mengambang.

“Jawabannya tidak tegas. Malah ada surat dan mediasi, kita diminta bekerjasama dengan online. Kalau kita kerjasama dengan orang yang melanggar hukum itu bagaimana?,” Pungkasnya. (Yug)

Comments
Loading...