Ini Gambaran Raperda Kalteng tentang Pengendalian Karhutla

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Provinsi Kalteng terus melakukan upaya untuk mencegah timbulnya kabut asap yang diakibatkan adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun 2017, mulai dari sosialisasi ke masyarakat melalui himbauan, sampai dengan kesiapan hingga penanganan ketika terjadi.

Tidak hanya itu, Pemprov Kalteng juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih berfikir dan bertindak produktif serta menjauhi diri dari polemik yang tidak bermanfaat dalam hal pengendalian karhutla. Untuk itu naskah Rencana Peraturan Daerah (ranperda) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan saat ini tengah dibahas bersama dengan DPRD Kalteng.

Dalam pidato Penjelasan Raperda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan  yang disampaikan  pada rapat paripurna Ke-2 masa sidang Tahun 2017 DPRD Kalteng, senin (06/03) di ruang rapat paripurna Jl.S.Suparman Kota Palangka Raya kemarin, juga terdapat sedikit gambaran terkait Raperda tersebut.

Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail dalam pidatonya menyampaikan beberapa hal yang mana peraturan daerah yang berkaitan dengan pengendalian Karhutla yakni Perda Nomor 5 tahun 2003 sudah berusia cukup lama dan tidak sesuai lagi dengan dengan peraturan perundang-udangan yang di atasnya.

“Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian baik dalam hal substansi maupun dalam hal semangat dan strategi yang diatur. Sebagai gambaran, raperda yang diajukan lebih menekankan pada aspek pemberdayaan, kemitraan, perencanaan dan pencegahan,” jelas Habib Said Ismail dalam pidato pengantar Gubernur Kalteng terkait pengajuan Raperda.

Mengenai adanya anggapan atau asumsi, banyaknya kejadian kebakaran akibat adanya kebiasaan masyarakat Kalteng untuk membakar sehingga menyimpulkan sendiri bahwa rancangan ini adalah bentuk upaya untuk melegalkan hal tersebut, merupakan hal yang keliru.

Agar tidak menimbulkan suatu anggapan yang demikian. Habib Said Ismail menegaskan, melalui raperda ini pihaknya tetap pada koridor hukum yang memberikan pengecualian, bukan memberikan atau membuat perizinan terhadap usaha tani perladangan yang menerapkan rangkaian kearifan lokal di dalam praktek usaha taninya.

“Raperda ini menekankan pada pentingnya pemberdayaan dan dukungan semua pihak agar usaha tani yang bersifat subsistem dan untuk kebutuhan sendiri dapat menjadi usaha tani yang ramah lingkungan, produktif dan mensejahterakan. Dukungan dan pemberdayaan dapat berupa fasilitas sarana dan prasarana budidaya,” jelasnya menambahkan.

Bentuknya antara lain seperti percetakan ladang (program cetak sawah baru.red), perbaikan varietas dan mutu benih unggul adaptif lokal bahkan mungkin aromatik, teknik usaha tani dan budidaya secara organik, serta dukungan pengelolaan dan pasca panen sampai dengan ke pemasaran.

“Sehingga produk yang dihasilkan dapat memasuki pangsa pasar dan mendapat harga yang sesuai. Bilamana nanti Dewan menyetujui usulan raperda mengenai pengendalian Karhutla menjadi peraturan daerah (Perda), maka peraturan pelaksana yang berubah dan diberlakukan sebagai pengganti peraturan Gubernur yang masih produk turunan dari Perda lama,” paparnya.

Berkaitan dengan raperda tersbeut, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan, hal terpenting dalam aturan adalah bagaimana pelaksanaannya.

“Saya memang belum mengetahui persis isi raperdanya seperti apa. Saya pikir aturan yang dibuat berangkat dari niat seorang pimpinannya. Yang jelas semua aturan baik, dan terpenting lagi bagaimana pelaksanaannya nanti bisa dilaksanakan,” tutup Agustiar Sabran.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...