Infrastruktur Masuk Dalam Isu Strategis Musrenbang Pandeglang Tahun 2018

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Persoalan infrastruktur, masih menjadi persoalan utama Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Bahkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2018, Pemkab tidak hanya menyoroti masalah infrastruktur, namun juga menyangkut daya saing. Dalam Musrenbang tersebut, setidaknya Pemkab menyusun enam isu strategis.

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2018 di Pendopo Bupati, Kamis (30/3/2017) memaparkan, enam isu tersebut meliputi rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan daya dukung wilayah, lemahnya daya saing daerah, rendahnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, masih tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran dan masih banyaknya desa dengan status tertinggal, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

“Pokok Musrenbang masih persoalan kebutuhan dasar, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ditambah peningkatan daya saing. Program-program ini merupakan kelanjutan dari tahun 2017,” urainya.

Meski banyak usulan yang masuk dari tingkat desa, namun Tanto menjelaskan bahwa hal tersebut, tidak bisa seluruhnya diakomodir lantaran keterbatasan anggaran.

“Memang ini masalah klasik, namun tidak mungkin semua pembangunan urgent bisa terpenuhi. Yang terpenting kan kami fokuskan peningkatan infrastruktur dan daya saing. Jadi bersabar, target 4 tahun ke belakang program prioritas kebutuhan masyarakat bisa kami tingkatkan,” terang Tanto.

Kendati demikian, Pemkab menegaskan tetap menyiapkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya ia menerangkan, pokok rencana pembangunan tahun mendatang merupakan penjabaran dari program-program Pemerintah Pusat maupun Provinsi Banten.

“Tentunya dengan program yang akan dilaksanakan, pembahasannya harus mengikuti program Pemerintah Pusat. Program utamanya sudah ada, tinggal kami memback up kira-kira penunjangnya apa? Itu nanti difokuskan di setiap SKPD. Melalui program Pemerintah Pusat dan provinsi, kami sama-sama bagaimana meningkatkan nilai tambah,” ungkapnya.

“Jadi berbagai infrastruktur yang dibangun seperti jalan tol, bandara, dan reaktivasi rel kereta nanti daya saing harus ditingkatkan, bagaimana menunjang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Jangan sampai kita jadi penonton saja. Kami akan pikirkan hal pendukung apa yang meningkatkan daya saing. Karena ini kan berdampak pada PAD dan pengurangan kemiskinan,” tambahnya.

Disamping penetapan isu strategis tersebut, hal lain yang perlu menjadi perhatian Pemkab adalah target indikator kinerja utama pembangunan tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2016-2021. Hal itu dijelaskan dalam beberapa poin, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 64.56, presentase penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 8.10%, tingkat Pengangguran terbuka 8.57%, laju pertumbuhan ekonomi 5.40%, kondisi jalan baik 40.80%, dan jumlah kunjungan wisatawan dengan target 4.995.318 orang.

“Dengan demikian saya mengajak para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memusatkan perhatian dan mengkonstribusikan segenap potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Pandeglang. Sehingga target yang ditetapkan melalui Musrenbang dapat dicapai,” seru politisi Golkar itu. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...