Federasi Buruh di Kota Semarang Bersatu Lawan Gugatan Apindo

MENARAnews, Semarang (Jateng) – Buruh di Kota Semarang kembali mendatangi persidangan atas gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap SK Gubernur Jateng No. 560/50 tahun 2016 mengenai Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) tahun 2017, Rabu (29/03/2017) siang.

Mereka tidak hanya berasal dari satu federasi saja, melainkan dari bermacam-macam federasi dengan tujuan yang sama, yaitu melawan gugatan Apindo.

Tercatat sudah empat federasi yang mengajukan permohonan kepada PTUN untuk menjadi tergugat intervensi, yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Semarang, Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kota Semarang, Federasi Serikat Pekerja Kahutindo, dan Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI). Sedangkan Serikat Pekerja Kimia Energi & Pertambangan (SP KEP) masih dalam proses pengajuan.

Menurut Ketua Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Nanang Setyono, secara hukum memang Apindo memiliki hak untuk menggugat atau melakukan pengujian atas penetapan upah minimum Kota Semarang. Namun di sisi lain, pihaknya mempertanyakan alasan gugatan tersebut.

“Apindo dalam gugatannya mengatakan bahwa Gubernur Jateng tidak melaksanakan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, karena tidak mengikuti formula / rumusan penetapan upah yang ada dalam peraturan tersebut. Menurut kami ini tidak relevan, karena pernyataan Apindo tersebut hanya didasarkan pada pasal-pasal tertentu saja, tidak melihat secara utuh peraturan tersebut,” jelasnya.

Nanang Setyono menambahkan, KSPN tetap teguh dengan perjuangannya untuk menolak penerapan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, karena telah mendegradasi konsep upah layak yang dimaksud dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Oleh sebab itu, kami menjadi berusaha menjadi pihak tergugat intervensi. Kami bersama dengan Federasi lain secara aktif akan melawan gugatan tersebut dengan menjadi pihak intervensi dalam persidangan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kahutindo Kota Semarang, Denny Andriyanto. Dia menambahkan, bahwa Kahutindo bersama dengan Federasi lainnya sepakat untuk mempertahankan SK Gubernur dari gugatan Apindo.

“Alasan gugatan Apindo tidak berdasar, karena pada PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, telah diatur bahwa Gubernur dalam penetapan upah minimum melihat pertimbangan Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan, serta memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Menurutnya, Kahutindo akan terus melawan gugatan tersebut, bahkan mengancam untuk melaksanakan aksi mogok kerja jika Majelis Hakim memenangkan gugatan Apindo.

“Kami dari Kahutindo menegaskan, seandainya muncul kemenangan Apindo, kami siap melaksanakan mogok dan tidak melaksanakan produktivitas sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Seperti diketahui, gugatan Apindo yang diajukan ke PTUN Kota Semarang pada 9 Januari 2017 dengan nomor perkara 005/G/2017/PTUN-SMG, telah mendapat reaksi dari berbagai kalangan buruh di Kota Semarang. Mereka secara serempak mendatangi kantor PTUN untuk mengawal jalannya proses persidangan. (da)

Editor: N. Arditya

Comments
Loading...