DPRD Mukomuko Ajak Kepala Desa Hearing Masalah APBDes

MENARAnews, Kab. Mukomuko (Bengkulu) – DPRD Kabupaten Mukomuko menyikapi respon sejumlah kepala desa setempat yang menolak pembentukan Pansus APBDes dengan mengajak kepala desa untuk hearing bersama.

Pasalnya, penolakan tersebut dilontarkan beberapa kades karena menilai DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengurusi permasalahan APBDes.

Seperti yang disampaikan anggota Komisi I DPRD Mukomuko, Frenki Janas, kepada MENARAnews, Senin (20/03/2017), menyebutkan pihaknya bersama seluruh fraksi di dewan siap menerima hearing tersebut.

“Kami siap menerima hearing mereka terkait permasalahan APBDes ini khususnya dana 30 juta per desa itu, seluruh fraksi siap menerima mereka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keliru apabila ada kades yang menyebutkan bahwa dewan tidak berwenang mengawasi penggunaan dana APBDes.

Menurutnya, APBDes itu sama halnya dengan APBN dan APBD yaitu bagian dari keuangan negara sehingga fungsi pengawasan juga berlaku.

“APBN, APBD, dan APBDes itu kan adalah bagian dari keuangan negara, berhak dewan mengawasi itu, salah kalau seorang kades mengatakan dewan tidak berwenang, fungsi dewan kan sudah jelas, pengawasan dan penganggaran, membuat perda atau aturan, disitu sudah jelas pengawasan, masuknya disitu,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya menegaskan tidak akan menarik pernyataannya tentang pembentukan Pansus APBDes tersebut.

Disisi lain, Waka I DPRD Mukomuko, Ery Zulhayat, menuturkan, pembentukan Pansus bersifat situasional.

Pansus tidak serta merta dibuat jika menemui permasalahan, tetapi jika kondisi mendesak dipastikan mengarah ke pembentukan Pansus.

Ia menjelaskan, sikap dewan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan dalam pengelolaan anggaran dana desa melainkan bertujuan agar penggunaan anggaran ini bisa tepat guna dan kedepan sumber daya kades bisa meningkat.

“Karena rasa sayang kami terhadap desa, bagaimana penempatan penggunaan anggaran bisa legal, bagaimana sumber daya kades itu bisa meningkat, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” ujarnya.

Ia sangat menyayangkan terhadap adanya sejumlah kades yang seakan menjadi ‘pahlawan kesiangan’ sementara ada kades-kades lain yang menangis karena hak-haknya yang dikebiri.

“Kami menginginkan penggunaan anggaran itu apalagi dalam hal peningkatan sumber daya kades, kami mengharapkan benar-benar kalau itu tepat guna, bukan dalam artian kami melarang, justru kalau itu dilakukan setahun dua kali, boleh saja, asal sesuai aturan,” tutupnya. (AL)

Comments
Loading...