Dishub Medan Minta Angkutan Umum Online Lengkapi Izin

MENARAnews, Medan (Sumut) – Sudah kali kedua penarik betor berunjuk rasa menuntut agar angkutan umum online ditutup. Namun pemerintah tampaknya masih belum mengambil sikap atas kisruh antar layanan jasa angkutan ini. 

Menyikapi itu, Kadis Perhubungan Kita Medan Renward Parapat angkat bicara. Menurut dia, pihaknya sudah meminta penyedia jasa angkutan online itu mengurus perizinan.

“Sudah kita minta mereka mengurus izin itu supaya paralel. Istilahnya, izin operasi dan izin usaha itu bersama sama. Dan sudah ada beberapa yang mengajukan izin kepada kita. Tapi izin usaha. Makanya kita sampaikan ada izin operasi,” kata Renward saat ditemui di Kantor DPRD Medan, Senin (20/03/2017).

Menyusul lagi Permen Perhubungan No 32 Tahun 2016 yang telah di revisi dan akan diberlakukan 1 April mendatang.  Tinggal lagi masalah plafon untuk angkutan berbasis online yang masih didiskusikan dengan pemprovsu.

Ditanyai apakah pihaknya akan menghentikan operasi angkutan online, Renward enggan memastikannya. Namun pihaknya sudah memberikan surat edaran untuk penghentian operasi.

“Surat kita sudah meminta agar mereka memberhentikan operasi. Sementara sebelum ada izin,” katanya.

Dia pun enggan merinci apakah surat edaran itu dipatuhi atau tidak.

“Ya itulah yang kita sampaikan dulu. Tapi niat baik mereka sudah mengajukan. Cuma tadi, dia tidak paralel dengan izin operasinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, ribuan penarik betor dan angkutan kota (Angkot) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut. Mereka menuntut pemerintah agar menutup angkutan umum berbasis online. Penyebabnya, semenjak ada angkutan umum online penghasilan mereka menurun drastis. (Yug)

Comments
Loading...