Diduga Ada Korupsi Pembangunan Jalan, Ampera : Polri Harus Bentuk Tim Investigasi

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Alinsi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (AMPERA) Meminta Kapolri membentuk tim investigasi terkait dugaan korupsi pembangunan ruas jalan Kemiri -Depapre yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp42 Miliar.

Kapolri harus segera membentuk tim audit investigasi korupsi pembangunan Jalan Kemiri – Depapre yang diketuai oleh Kapolda Papua berdasarkan berdasarkan Kitab UU acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “pejabat polisi Negara Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukak penyelidikan.

“Kasus dugaan korupsi ini awalnya di tangani oleh KPK, tetapi kami menilai KPK lamban, tertutup, spekulatif dan politisi,” kata Stenly Salamahu Sayuri. Saat komprensi Pers di Waena (21/3/2017).

Dikatakan, Kasus ini awalnya ditangani KPK, kemudian publik tahu kepla Dinas PU Maikle Kambiaya dijadikan tersangka, dengan dugaan proyek korupsi. Kemudian tiba tiba kasus ini tenggelam dari publik, dan entah perkembangannya sampai mana, sehingga kami meminta pihak Polda mengambil alih, dan menindak tegas, namun jika kasus ini dipegang KPK, maka harus dikawal ketat.

“Polda Papua harus bisa bertindak tegas dan tidak tebang pilih tapi juga tidak tidak terlihat seperti takut terhadap tekanan-tekanan,”katanya.

Pernyataan sikap.

1). Mendukung upaya aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi di Provinsi Papua.

2). Dalam penanganan kasus indikasi korupsi pembangunan Jalan Kemiri – Depapre ke pabrik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai lambat, tertutup, spekulatif dan politis.

3). Meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil alih mengambil alih indikasi korupsi indikasi korupsi pembangunan Jalan Kemiri – Depapre yang didirikan keuangan negara sebesar 42 miliar rupiah.

4). Kapolri harus segera membentuk tim audit investigasi korupsi pembangunan Jalan Kemiri – Depapre yang diketuai oleh Kapolda Papua berdasarkan berdasarkan Kitab UU acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “pejabat polisi Negara Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukak penyelidikan.

5). Meminta kepada Polda agar serius dalam penyelesaian persoalan Indikasi korupsi pembangunan jalan Kemiri – Depapre.

6). Mengawal proses hukum kasus indikasi korupsi pembangunan jalan kemiri – Depapre hingga tuntas.

7. Sikap kita keseriusan aparat penegak hukum, penentu masa depan papua.

Comments
Loading...