Dewan Palangka Raya Godok Perda Bank Perkreditan Rakyat

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Kabar gembira bagi masyarakat Kota Palangka Raya, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam berbagai usaha mikro menegah kebawah. Pasalnya tidak lama lagi di Kota Palangka Raya bakal berdiri  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara mandiri. Kehadiran bank tersebut tentu akan menyokong penguatan modal bagi para masyarakat pelaku usaha kecil menengah.

“Saat ini DPRD Kota Palangka Raya sedang mempersiapkan peraturan daerah (Perda) BPR termasuk untuk penyertaan modal guna mendukung jalannya program BPR tersebut,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto, Senin (20/3).

Menurutnya pihak Komisi A DPRD Palangka Raya sudah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalsel. Di kabupaten tersebut, anggota DPRD Kota Palangka Raya menggali sejauhmana tata kelola pelaksanaan maupun pembentukan bank perkreditan yang baik dilakukan oleh sebuah daerah.

“Memang, selain untuk menggali sejauhmana tata kelola pelaksanaan maupun pembentukan bank perkreditan, maka kunker yang kami lakukan juga sebagai kunjungan balasan karena DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sudah dua kali berkunjung ke DPRD Kota Palangka Raya,” ujar Riduanto.

Menurut Riduanto, DPRD Kota saat ini baru menyiapkan Perda BPR dan sekarang sedang dalam tahap evaluasi pemerintah provinsi.  Mudah-mudahan tahun ini kita bisa siapkan Perda penyertaan modal sebagai  kelanjutan Perda BPR itu,” harapnya.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan Kota Palangka Raya itu mengatakan, dengan memiliki  Bank Perkreditan Rakyat sendiri, maka setidaknya pemko mampu  menggairahkan lagi semangat masyarakat dalam membangun sektor usaha.

“Terlebih bidang usaha pertanian yang dikelola masyarakat, seperti  di Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit, maka mereka atau petaninya dapat terbantu penguatan modal melalui kehadiran BPR,” tuturnya.

Perlu diketahui lanjut Riduanto, dalam draf Raperda BPR thn 2016  yang sudah diparipurnakan, telah tertuang bahwa pemko berkewajiban memasukan modal awal (penyertaan modal) sebesar Rp 6,5 Miliar.

“Dalam penyusunan raperda, bahwa Dispenda ketika itu  turut menggandeng petugas dari Kemenkumham dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Kalteng yang dibahas dan disusun  bersama di Pansus I (Komisi A). Yang mana ada komitmen bersama, bahwa untuk mewujudkan atau merealisasikan keberadaan BPR maka, pemko berkewajiban memasukkan modal awal,” jelasnya.

Dikatakan Riduanto, keberadaan BPR itu sendiri pada saatnya nanti adalah milik Pemko. Jelas bank ini diharapkan dapat untung dan memberi kontribusi untuk daerah. Yang pasti kehadiran BPR tidak lain untuk memperlancar perekonomian khususnya didaerah pinggiran Kota Palangka Raya.

“kami berharap keberadaan BPR milik Pemko ini bisa segera beroperasi, terutama ketika perda penyertaan modal juga selesai, mudahan ini segera terwujud,”tutup Riduanto.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...