Dewan Mukomuko Sinyalir Penyelewengan Anggaran Dana Desa

MENARAnews, Kab. Mukomuko (Bengkulu) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko mencium adanya dugaan penyelewengan anggaran pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) aparatur perangkat desa November 2016 lalu.

Pasalnya, kegiatan yang dilangsungkan di Jakarta oleh perangkat pemerintah desa se Kabupaten Mukomuko ini menghabiskan anggaran hingga Rp 4,4 miliar yang disinyalir berasal dari anggaran dana desa.

“Kami rasa ada yang tidak beres dengan kegiatan itu, apalagi setelah kami dalami itu menggunakan dana desa, 30 juta per desa, terlalu besar kalau hanya untuk kegiatan bimtek ini,” ujar Wakil Ketua I DPRD Mukomuko, Ery Zulhayat, SE, MH, kepada awak media, Selasa (14/03/2017).

Ia menyampaikan, dana sebesar itu lebih tepat dialokasikan untuk pembangunan desa ketimbang untuk kegiatan yang dinilai kontra produktif dengan jumlah anggaran tersebut.

Menurutnya, akan lebih efektif apabila kegiatan bimtek ini dilakukan di Mukomuko saja dengan mendatangkan pemateri dari Jakarta.

“Saya rasa ini kontra produktif jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, coba kalau kegiatan itu dilakukan di Mukomuko dengan membawa pemateri dari Jakarta sana, pastinya akan menekan anggaran, belum lagi peserta akan jauh lebih banyak, tidak hanya empat orang dari desa saja, tapi bisa sampai kepala dusun, RT, kelompok pemuda, karang taruna, dan lain-lain,” ungkapnya.

Dalam sesi yang sama, anggota Komisi I DPRD Mukomuko, Frenki Janas, mengatakan, penyelenggeraan kegiatan ini pun tidak transparan tanpa ada pemberitahuan ke DPRD Mukomuko baik sebelum dan sesudah kegiatan.

Hal ini lah yang kemudian menimbulkan pertanyaan dari dewan sendiri seiring beredarnya isu-isu mengenai permasalahan ini di masyarakat.

“Jadi kalau memang ada kegiatan daerah yang memakan anggaran sebesar itu, kami ini di pengawasan harus tau juga, kami ini bagian dari pemerintahan juga,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Inspektorat Daerah segera melakukan audit keuangan kegiatan tersebut.

Bahkan, apabila Inspektorat Daerah tidak sanggup melakukan audit, maka permasalahan ini dapat diaudit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya harap Inspektorat segera turun, audit kegiatan tersebut, kalau tidak sanggup, BPK harus turun tangan,” pungkasnya. (AL)

Comments
Loading...