Dana Bantuan Parpol Mencapai 1,3 Triliun Lebih?

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) -Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang dianggarkan untuk bantuan kepada 10 Partai Politik (Parpol) sampai dengan sekarang kabarnya sudah mencapai Rp.1,3 Triliun lebih dari Rp.1.235 per suara sah. Dimana 60 persen anggaran untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk alat tulis kantor (ATK) masing-masing Parpol.

Anggota Komisi A DPRD Kalteng Anderiansyah, ketika dikunjungi anggota DPRD Kabulaten Balangan Kalimantan Selatan melakukan kaji banding ke Provinsi Kalteng beberapa hari lalu menyampaikan, berdasarkan regulasi yang terakhir dikeluarkan adalah Permendagri Nomor 6 tahun 2017. bantuan Parpol ini, diatur bagi Parpol yang memiliki kursi di legislatif.

“Untuk alur bantuan Parpol, melalui Perundang-Undangan dan Permendagri serta Peraturan Pemerintah (PP), kemudian di Raperdakan dan di Perdakan melalui APBD, masuk didalam Belanja Tidak Langsung (BTL) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).” jelas Anderiansyah.

10 Parpol yang memiliki kursi di legislatif yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Golongan Karya (Golkar), Demokrasi Rakyat (Demokrat), Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Pendidikan politik sendiri, katanya, terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu tata cara memilih, bagaimana proses pencalegan, dan bagaimana persyaratan-persyaratan verifikasi Partai Politik yang dilakukan tiap periode. Sementara urusan yang bersifat teknis, seperti penyaluran dan pelaporan jelasnya menambahkan, dipegang oleh Badan Keuangan Daerah serta Kesbangpol.

Yang terakhir, alokasi tersebut kembali ditindaklanjuti oleh Badan Keuangan Daerah, dan semua Parpol akan membuat permohonan pencairan dengan persyaratan-persyaratan teknis oleh instansi berwenang.

“Ketika semua tahapan itu selesai, akan dilanjutkan dengan pembahasan di Dewan, kemudian ada evaluasi Mendagri, lalu kita tindaklanjuti iti, kemudian ada penjabaran APBD oleh Gubernur, dan Gubernur menerbitkan surat keputusan tentang alokasinya.” kata Anderiansyah lebih dalam.

Dia menginformasikan, Negara berkewajiban membina Parpol, salah satunya dengan bantuan Anggaran Parpol dan hal tersebut telah diatur dalam keuangan Negara. Hanya saja, ujarnya lebih dalam lagi, hal itu tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yaitu APBD, serta tidak lepas dari ketentuan perundang-udangan.

“Tujuan pelaporan disampikan nanti ke BPK. Pemerintah Provinsi hanya mendapat tembusan, demikian pula DPRD. Oleh karena itu, ini bukan persoalan kehati-hatian, tetapi persoalan mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlalu.”tutupnya.(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...