Buruh di Semarang Lawan Gugatan Apindo Terkait UMK

MENARAnews, Semarang (Jateng) – Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No. 560/50 tahun 2016 mengenai Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) tahun 2017 yang ditetapkan pada 21 November 2016 digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Apindo menilai bahwa penetapan UMK Semarang tanpa dasar, sehingga nilainya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Menurut kuasa hukum Apindo Nanda Tanjung, pihaknya merasa keberatan karena UMK yang ditetapkan dinilai tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Penetapan UMK oleh Gubernur menyalahi aturan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai landasan hukumnya. Oleh karena itu, besaran UMK Kota Semarang dinilai tanpa dasar,” tegasnya.

Dia menambahkan, Apindo menggugat besaran nilai UMK Kota Semarang karena nilainya tidak sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan PP No. 78 tahun 2015, yaitu mencapai Rp 2.125.000.

“Jika sesuai dengan PP No. 78 tahun 2015 pasal 44 ayat 2, UMK Kota Semarang hanya sebesar Rp 2.062.600. Untuk itulah Apindo meminta SK Gubernur tersebut dibatalkan atau ditunda,” jelasnya.

Gugatan Apindo ini akhirnya mengundang protes dari kalangan buruh. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Jateng Aulia Hakim.

Dia mengatakan, penetapan UMK Kota Semarang oleh Gubernur Jateng masih belum dinikmati secara merata, namun sudah akan diturunkan oleh Apindo. Oleh karena itu, pihaknya akan melawan gugatan Apindo, baik secara hukum maupun dengan gerakan massa.

Selama persidangan, tampak puluhan pekerja dari berbagai elemen Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kota Semarang ikut mengawal. Mereka mengajukan permohonan untuk menjadi pihak ketiga dalam kasus ini.

Sebelumnya, FSPMI Kota Semarang sudah mengajukan permohonan kepada PTUN untuk menjadi tergugat intervensi, dan tinggal menunggu keputusan dari Majelis Hakim.

“Kami sudah mengajukan permohonan tersebut, dan sudah menyelesaikan berkas-berkas yang diperlukan. Saat ini tinggal menunggu Majelis Hakim untuk ketuk palu,” ujar Aulia Hakim kepada wartawan MENARAnews.

Selain itu, elemen buruh lainnya yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) juga ikut mengajukan permohonan intervensi. Hal ini disampaikan oleh Ketua KSPN Kota Semarang Heru Budi Utoyo sesaat setelah persidangan pada Rabu Siang (15/1).

“Agenda kami adalah mengajukan permohonan intervensi, sebagai bagian dari usaha para pekerja untuk mengamankan putusan Gubernur Jateng mengenai UMK. Ini merupakan perjuangan kami dalam melawan gugatan Apindo melalui proses hukum” ujarnya.

Menurut Heru Budi Utoyo, kenaikan UMK Kota Semarang yang saat ini sebesar Rp 2.125.000 masih jauh dari harapan para pekerja, khususnya terkait kebutuhan hidup yang layak. Dengan adanya gugatan ini, pihaknya mengharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut.

“Kami tetap menolak PP No. 78 tahun 2015, karena aturan tersebut tidak mencerminkan tentang bagaimana memberikan jaminan kesejahteraan bagi buruh. Tetapi sebenarnya Undang-Undang sudah mengatur tentang itu, dimana setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan,” tegasnya.

Sebagai informasi tambahan, selain UMK Kota Semarang, penetapan upah minimum di dua kabupaten lainnya di Jawa Tengah juga digugat oleh pengusaha, diantaranya di Kab. Jepara dan Kab. Karanganyar. (da)

Editor: N. Arditya

Comments
Loading...