Bupati Kapuas Minta PU Provinsi Perhatikan Jalan Provinsi

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Bupati Kapus Ir Ben Brahim S Bahat MM MT menghadiri serta memimpin langsung Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2018 di Aula Kantor Bappeda, Kamis (30/3) kemarin.

Maksud diadakannya kegiatan tersebut adalah sebagai wadah bersama antar pelaku pemangku kepentingan Kabupaten Kapuas dalam rangka membahas Rancangan RKPD Kabupaten Kapuas berdasarkan masukan Hasil Forum Gabungan OPD Kabupaten Kapuas dan Hasil Musrenbang Kecamatan.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.

Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten pada Forum Gabungan OPD Kabupaten dan Musrenbang Kecamatan. Kemudian, untuk mempertajam Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten serta menyepakati prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan prioritas daerah.

Bupati Kapuas dalam arahannya menyayangkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng tidak hadir dalam kegiatan Musrenbang tersebut, karena dia mengaku Kabupaten Kapuas perlu bimbingan dan dukungan dalam hal infrastruktur jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas.

“Saya titip pesan kepada Bappeda Provinsi yang hadir saat ini dimana jalan provinsi Kapuas ke Palingkau yang dulunya dipelihara dengan baik sekarang mulai rusak. Artinya saya mohon ke depan supaya ada penanganan,” kata Ben Brahim.  Ia juga mengaku malu karena jalan Palingkau ke Dadahup terus sampai ke G1 sudah rusak parah dan sekarang malah ditanami pohon pisang dan pohon rambutan.

Ia mengatakan apabila Kabupaten yang menangani ke depannya akan menjadi temuan. Untuk itu, ia berharap Dinas PU Provinsi melihat kondisi jalan provinsi yang ada di Kabupaten Kapuas maupun penderitaan rakyat yang bermukim di daerah tersebut.

“Ruas jalan dari Lamunti ke G1 terus ke A5 setiap ruas jalan ini sudah tinjau oleh DPR Provinsi hanya PU Provinsi yang belum meninjau padahal pihak Pemerintah Daerah sudah mengundang beberapa kali,” ungkapnya.

Kemudian terkait pengerukan muara Sungai Kapuas, Ben pun meminta dukungan dari Dinas Perhubungan dengan harapan apabila muara Kapuas sudah dikeruk maka tambang-tambang batu bara dari Barito akan masuk ke Kapuas Murung sehingga memungkinkan adanya peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal cetak sawah, ia mengatakan ada tempat-tempat tertentu di kabupaten yang lahannya sudah di cetak untuk cetak sawah tetapi tidak ada petaninya sehingga sampai saat ini belum ditanami. Hal ini ia katakan dengan maksud akan lebih baik apabila dialihkan ke kabupaten yang memiliki potensi SDM, baik petani dan lahan yang memadai. “Masih banyak di Kabupaten Kapuas lahan untuk pertanian dan sifatnya mudah karena lahan pasang surut tidak irigasi teknis,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah Daerah sudah memberanikan diri membuat surat ke pusat agar kelurahan juga mendapatkan dana seperti desa, karena ia mengaku kelurahan yang di Kalimantan tidak seperti desa/kelurahan yang ada di daerah Jawa. Ia pun memohon dukungan dari BPMDes Provinsi untuk bersama-sama berjuang dalam hal ini agar pemberlakuannya sama dimana kelurahanpun diberikan dana seperti desa.

Lebih jauh ia mengatakan, sesuai perintah Gubernur, Pemerintah Daerah tetap akan menangani  Guru Honor SLTA/Guru Kontrak baik negeri maupun swasta, karena menurut dia suatu saat ke depannya akan berguna apabila Guru yang berstatus Pegawai Negeri pensiun dan memungkinkan secara otomatis Guru Kontrak diangkat menjadi Pegawai Negeri.

“Kita saling berkoordinasi karena ini kewenangan provinsi dan suatu saat dicanangi oleh Provinsi sehingga beban kabupaten akan berkurang tetapi untuk saat ini sesuai dengan surat edaran Bapak Gubernur kami akan tetap melaksanakannya,” terangnya. (Humaskmf)

Editor: Hidayat

 

Comments
Loading...