Apabila 78 Tapak Tower Listrik Dibebaskan, Kampar Kiri Hulu Dapat dialiri Listrik

MENARAnews, Kampar (Riau) – Pemda Kampar mendukung program Nawacita Presiden Jokowi mewujudkan Indonesia Terang. Demikian pernyataan Sekda Pemkab Kampar Zulfan Hamid pada rapat lanjutan fasilitasi pembebasan lahan tapak tower untuk pembangunan ketenagalistrikan di Kab.Kampar di ruang rapat lantai 3 Kantor Bupati Kampar, Senin (13/3/2017). 

Dari unsur pemerintahan daerah hadir dalam kegiatan Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan Ahmad Yuzar, Asisten II Sekda Bidang Ekonomi Nurbit, dan delapan camat yang daerahnya dilalui transmisi jaringan listrik yakni Tambang, Siak Hulu, Bangkinang, Bangkinang Kota, Salo, XIII Koto Kampar, Tapung, Kampar. Sementara dari PT.PLN (Persero) hadir Asisten Manajer Pertanahan UIB II Andi Rizki Siregar, dan 20 koordinator lapangan pembebasan lahan PT.PLN (Persero) serta dari unsur POLRI, BIN dan Kejaksaan Tinggi. Setiap pembangunan harus memiliki izin. Nantinya dalam proses pembangunan pasti akan berdampak kepada masyarakat.

“Seperti adanya lahan masyarakat terkena pembangunan sehingga timbul masalah ketidakcocokan harga ganti rugi dan masalah lainnya, “ jelas Sekda.

Untuk itu, perlu dukungan kelengkapan dokumentasi perizinan dari semua aspek seperti dari segi Amdal, masalah standarisasi harga ganti rugi, dampak bahaya atau titik aman pemasangan tapak tower. Dalam paparan PT.PLN (Persero), bahwa pembangunan transmisi listrik ini merupakan salah satu program nasional Presiden Jokowi untuk menyediakan 35.000 MW hingga ke pelosok daerah. Untuk mewujudkan Indonesia Terang, PT. PLN (Persero) akan membangun jaringan transmisi.

Provinsi Riau ada 13 jalur, 6 diantaranya ada di Kab.Kampar. Hingga saat ini, tersisa 78 tapak tower yang belum dibebaskan dari total 578 tapak. Kendala pembebasan lahan memerlukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kampar dan semua pihak termasuk masyarakat yang lahannya akan terpakai guna pembangunan tower. Apabila program listrik nasional ini berhasil maka daerah Kampar Kiri Hulu akan dapat dialiri listrik.

“Harapannya, Bulan Maret ini semua bisa dibebaskan,” ungkap Asisten Manajer Pertanahan UIB II PT.PLN Andi.

Sejauh ini, upaya pendekatan pada masyarakat sudah dilakukan tetapi masih ada masyarakat yang tidak mau kalau lahannya dipakai untuk tapak tower, diantaranya alasan masyarakat yang menolak karena harga ganti rugi tidak sesuai dan ada juga karena takut bahaya tegangan dilewati tower listrik dan alasan lainnya.

“Berkenaan soal harga ganti rugi sudah diatur sesuai harga standarisasi menurut Peraturan Pemerintah bahkan harganya di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kalau melebihi harga itu, kami dari pihak manajemen tidak berani karena nanti akan menyalahi aturan. Untuk itu perlunya mediasi dengan bantuan Pemda dan pihak terkait termasuk dari aparat hukum dengan penjelasannya kepada masyarakat,”terang Asisten Manajer Pertanahan UIB II PT. PLN Andi.

Ditambahkan oleh Kejati Riau, Hertem Suryo, bahwa kehadiran Kejati pada pertemuan ini sebenarnya adalah untuk meyakinkan para pemilik lahan yang seharusnya dihadirkan, soal regulasi program pemerintah ini jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Apabila tersendat, negara telah mengatur regulasi untuk mengambil alih lahan apabila sewaktu waktu diperlukan untuk kepentingan umum. (La)

Comments
Loading...