Apa peranan orangtua agar tidak muncul lagi Ivan Hasugian baru

MENARAnews, Medan (Sumut) – Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Lingkungan dan Syarat Kepala Lingkungan di DPRD Kota Medan, pada Senin (13/3) menyinggung diperlukannya bebas dari ISIS menjadi salah satu syarat untuk menjadi Kepala Lingkungan di kota Medan.

Meski masih sebatas wacana, hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat melalui wakilnya di DPRD sudah resah dengan ancaman radikalisme dan terorisme yang kini ditebar oleh ISIS di seantero planet ini. Radikalisme dan terorisme menjadi tumbuh subur karena dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Medan, masyarakat tentu tak mudah lupa akan aksi teror yang dilakukan oleh Ivan Hasugian, bocah belasan tahun yang berupaya mem-bom gereja yang penuh dengan jemaah di Minggu pagi, akhir Agustus 2016.

Bagaimana Hasugian terdoktrin hingga membulatkan niat untuk mem-bom gereja, sudah dijelaskan oleh kepolisian. Berbagai sumber intelijen di sejumlah negara mengakui bahwa kini perekrutan pelaku bom bunuh diri bermula dari simpatisan atau pengikut paham radikal. Mereka inilah yang pada akhirnya dijerumuskan menjadi teroris, mereka “dikembangbiakkan”. Sasaran yang “diracuni” ini sudah bukan lagi individu berusia dewasa, melainkan remaja berusia belasan tahun.

“Mereka” berhasil menyebarluaskan paham dan mendorong seseorang melakukan aksi teror di Indonesia tanpa harus bertatap muka langsung dan hanya memanfaatkan internet sebagai media untuk mencuci otak kaum muda, seperti yang terjadi di Medan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Suhardi Alius pernah menyampaikan bahwa remaja pelaku teror di Medan memperoleh perintah dari Bahrun Naim, salah satu pemimpin ISIS di Asia Tenggara melalui media sosial.

Maka akan menjadi suatu kemirisan jika peristiwa teror seperti yang terjadi di Medan dan melibatkan seorang remaja yang usianya bahkan belum mencapai 18 tahun sebagai pelaku, kembali terulang. Eksistensi kelompok radikal dan teroris sekarang makin mekar akibat masyarakat yang masih terkotak-kotak dalam suasana Pilkada dan sebagian sudah menjadikan paham radikal sebagai alat menyatukan suara.

Masyarakat yang masih terkotak-kotak justru mempermudah kelompok radikal maupun teroris untuk menanamkan doktrinnya dan menghambat terciptanya sinergitas bangsa Indonesia dalam mengatasi semakin tersebar luasnya paham radikal.  Sekretaris Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom dalam tanggapannya terkait aksi teror di Medan mengatakan untuk tidak melihatnya sebagai persoalan antar agama tapi harus dilihat sebagai persoalan bangsa, dimana ada sekelompok orang yang tidak setuju dengan Pancasila, tidak setuju dengan perdamaian dan kemanusiaan, serta hendak menggerogoti bangsa ini.

Oleh karenanya, orang tua dan keluarga harus memegang peran penting dalam menanggulangi semakin tersebarluasnya doktrin-doktrin kelompok radikal yang menyesatkan. Hal tersebut berkaitan dengan pengawasan kepada anak guna mencegah masuknya doktrin paham radikal, serta deteksi perubahan pola tingkah laku maupun sikap remaja yang sudah mulai terpengaruh oleh paham-paham radikal.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Frank Musgrove dalam bukunya yang berjudul The Family, Education And Society (2012). Dalam bukunya, dinyatakan bahwa mentalitas seorang anak, baik radikal, ekstrem, moderat, sangat bergantung pada pendidikan di tengah keluarga.

Makmur Hasugian, ayah pelaku teror bom di gereja Medan, pada konferensi pers pascakejadian meminta maaf pada masyarakat Indonesia dan mengaku lalai dalam menjaga dan mengawasi anaknya. Ini merupakan pelajaran berharga bagi para orang tua, untuk berperan dalam upaya deradikalisasi maupun menangkal semakin berkembangnya paham radikal melalui pengawasan terhadap anak selama masa perkembangannya.

Orangtua sebagai keluarga inti perlu melakukan pendekatan apabila seorang anak mengalami perubahan perilaku, sering menyendiri, maupun menjadi pendiam, atau bahkan tampak bergabung dengan kelompok intoleran yang sangat fasih melafazkan “bunuh” terhadap sesama. David Popenoe menyatakan bahwa pendidikan memiliki lima macam fungsi, yaitu transmisi (pemindahan) kebudayaan, memilih dan mengajarkan peranan sosial, menjamin integrasi sosial, mengajarkan corak kepribadian, serta sebagai sumber inovasi sosial.

Dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal kepada anak usia sekolah, lembaga pendidikan juga memegang peran yang tak kalah penting melalui proses pembentukan kepribadian anak. Apabila seorang anak memiliki kepribadian yang mantap dan utuh, serta ditunjang adanya pengawasan dari lembaga pendidikan tempatnya berada, maka kelompok radikal akan mengalami kesulitan dalam menyebarkan pahamnya kepada anak.

Pada akhirnya, dalam upaya mengurangi potensi terjadinya aksi teror oleh anak maupun remaja sebagai dampak buruk pengaruh paham radikal, masyarakat perlu bersatu sebagai satu entitas nasional dan bangsa Indonesia. Selain itu, orang tua sebagai keluarga inti bersinergi dengan lembaga pendidikan harus terus melakukan pengajaran dan pengawasan kepada anak, agar tidak terpengaruh ajaran kelompok radikal. (SN)

Comments
Loading...