Anggaran Besar, Dindikbud Belum Mampu Selesaikan Ratusan SD Rusak

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Besaran anggaran pembangunan fisik Sekolah Dasar (SD) di Pandeglang tahun 2017 mencapai Rp 3 miliar. Anggaran sebesar itu, diperuntukkan guna pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi bangunan rusak, dan pembuatan toilet. Anggaran yang bersumber dari APBD Pandeglang tahun 2017 itu, sekiranya akan digunakan untuk pembangunan sebanyak 24 RKB, merehabilitasi 44 sekolah SD rusak, dan pendirian toliet di 9 sekolah.

Kasi Sarana dan Prasarana SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang, Fahrurrozi mengungkapkan, direncanakan proses pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada awal bulan Mei mendatang. Sementata saat ini, pihaknya masih melakukan tahap verifikasi ulang tentang kelayakan dari sekolah yang akan dibangun.

“Untuk pelaksaannya juga harus dilakukan verifikasi ulang terlebih dulu. Karena itu perencanaan pada tahun 2016 lalu, makanya kami harus bergerak ke lapangan melakukan verifikasi ulang. Jadi data ini bisa saja berubah, karena kami masih menunggu verifikasi tim dan kosultan, karena ada faslitas pergeseran anggaran bulan April,” jelasnya, Kamis (16/3/2017).

Fahrurrozi menyebutkan, selain anggaran dari APBD, Dindikbud juga dipastikan akan memperoleh Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Banten senilai Rp 18 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 13.62 miliar.

“Dindikbud ada 3 sumber pendanaan, APBD, DAK, dan Bankeu. Namun bankeu belum ada keputusan terkait peruntukkannya. Sedangkan kalau DAK, biasanya turun bulan April seperti tahun lalu,” terangnya.

Meski akan memperoleh alokasi anggaran yang besar, namun Dindikbud meyakini bahwa hal itu belum mampu menanggulangi kebutuhan pembangunan fisik seluruh SD di Pandeglang.

Sementara itu, Kepala Dindikbud Pandeglang, Salman Sunardi menyebutkan, pihaknya mencatat ada 857 SD yang rusak di Pandeglang.

“Kalau berdasarkan data dilapangan ini masih jauh, cuma dengan anggaran yang ada, baik itu dari APBD, DAK dan Bankeu tersebut mudah-mudahan 63% sekolah layak melakukan proses pembelajaran,” katanya.

Menurut Salman, kebutuhan ruangan merupakan suatu keharusan yang mesti dipenuhi agar siswa bisa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan nyaman dan kondusif. Ia menilai, sekolah adalah miniatur masyarakat yang seharusnya bisa menjadi contoh di lingkungan keluarganya masing-masing.

“Seperti pemagaran sekolah, toilet dan mushollah harus dilakukan pembangunan. Karena bagaimanapun sekolah ini adalah miniatur masyarakat yang nantinya bisa menjadi cotoh di lingkungan keluargannya masing-masing,” pungkasnya. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...