Akademisi : Tidak Ada Tanah Negara, yang ada Tanah Rakyat

MENARAnews, Medan (Sumut) – Persoalan tanah adat saat ini menjadi isu yang sangat sering dibahas diberbagai forum-forum agraria. Negara selama ini dianggap sebagai merebut tanah adat dari masyarakat adatnya. Dengan alih-alih nasionalisasi, negara dengan serta merta dianggap mengambil hak-hak rakyat.

Problematika tersebut juga menjadi salah satu fokus pembahasan dalam salah satu sarasehan tematik dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke 5. Kegiatan yang berlangsung di Kampong Tanjung Gusta pada Rabu (15/1/2017), mengambil tema Gerakan Rakyat Penunggu : Sejarah dan Perjuangan Menyintas berbagai Bentuk Rezim Penakluk.

Prof. Bungaran A. Simanjuntak selaku salah seorang pembicara menyatakan bahwa, sebenarnya tidak ada yang dinamakan dengan tanah negara.

“Mana yang disebut dengan tanah negara ? Tanah yang katanya dinasionalisasi itu sebenarnya adalah tanah rakyat, bukan tanah negara”, ujar Bungaran yang diiringi tepuk tangan peserta sarasehan.

Bungaran menjelaskan bahwa dasar dirinya mengatakan tanah rakyat karena tanah sesungguhnya adalah milik manusia paling utama. Rakyat tinggal diatas tanah dan mengolah tanah untuk memperoleh bahan untuk kehidupan. Rakyat berkembang biak dan mengembangkan kebudayaannya di atas tanah miliknya. Mereka yang satu suku memiliki tanah yang diwarisi dari nenek moyangnya. Kemudian tanah itu diwariskan lagi kepada keturunannya. Makanya setiap suku punya nama untuk tanah warisan sesuai dengan adat istiadat atau kebudayaan mereka.

Dari sana muncul nama-nama tanah rakyat seperti tanah wulayat, tano-marga, tano parbagianan, golat, ulos na so ra buruk (Batak) dan sebagainya. Bahkan di Suku Melayu, tanah adat tersebut disebut dengan Tanah Jaluran dan pemiliknya disebut pula Rakyat Penunggu. Dari sana dirinya menganggap jika tanah adalah milik rakyat yang mutlak dari dulu.

“Sejak zaman nenek moyang, tanah sudah menjadi lambang identitas utama keberadaan rakyat atau suku marga. Oleh karena itu tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mengembalikan tanah rakyat. Hal tersebut agar kehidupan, tradisi dan kebudayaannya rakyat adat dapat dikembangkan demi kesejahteraan material, psikological dan spritual mereka.” ucapnya.

Akademisi Antropologi Universitas Negeri Medan tersebut berharap agar pemerintah tetap memihak kepada rakyat sebagai pemilik utama tanah air Indonesia termasuk di Sumatera Utara, terkhusus lagi tanah jaluran suku Melayu.

“Semoga pemerintah memihak dan melindungi rakyat”, harap Bungaran. (Kar)

Comments
Loading...