24 Hak Anak Sebagai Syarat Pemko Jadi Kota Layak Anak

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Setidaknya terdapat  24 indikator yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Kota Palangka Raya menjadi Kota Layak Anak (KLA), dimana cakupan indikator itu berisikan pemenuhan hak sosial anak.

“Kita sudah dicanangkan sebagai kota layak anak dan telah dinobatkan sebagai kota layak anak kategori madya, namun perlu adanya komitmen untuk memenuhi persoalan berupa kriteria pemenuhan anak, dalam memenuhi grade yang baik sehingga dapat mencapai kota layak anak sesungguhnya,” ungkap Wali Kota Palangka Raya, HM.Riban Satia, usai membuka pelatihan konvensi hak anak (KHA) yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, Kamis (15/3).

Menurut Riban salah satu upaya mencapai kota layak anak, maka diperlukan penguatan pemenuhan berupa konvensi hak anak. Salah satunya yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya selama ini, adalah berupaya melakukan kebijakan dalam sebuah perencanaan yang berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak, seperti pembangunan taman bermain anak yang diharapkan didukung pula oleh fasilitas bahan bacaan.

“Untuk mencapai hal ini tentu ada keseriusan bersama baik antar instansi maupun pemangku kepentingan,”ucapnya.

Menurut Riban, upaya dalam pemenuhan hak-hak anak, tidak hanya terpaku pada daerah perkotaan saja, namun secara meluas harus diupayakan, terutama yang menyentuh pemenuhan anak pada daerah-daerah pelosok atau pinggiran kecamatan maupun kelurahan yang jauh jangkauannya.

“Memang untuk memenuhi standar kota layak anak  harus mampu dilakukan menyeluruh dan menyentuh setiap lapisan. Tapi kita mesti bersyukur bahwa kekerasan terhadap anak hampir tidak terdengar lagi di wilayah Kota Palangka Raya. Indikator ini harus dipertahankan. Tapi jangan juga cepat puas karena masih banyak yang harus dibenahi dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut,”ujarnya.

Dikatakan, untuk menjadikan suatu kota layak anak, bukanlah  hal yang mudah. Sebab kriteria dari 24 indikator penilaian tersebut menjadi acuan. Meski tidak bisa merincikan  apa-apa saja yang masuk dalam 24 indikator tersebut, namun kata Riban akan banyak  hal-hal yang harus dipenuhi, terutama berkaitan dengan upaya mengikis pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Misalkan bagaimana menghindari terjadinya kejahatan terhadap anak, yang selama ini kerap terjadi dan anak itu sendiri menjadi korban. Untuk menuntaskan persoalan tersebut maka perlu melakukan langkah yang tegas untuk penindakan.

“Sejatinya Pemko terus memberikan apa yang menjadi hak anak agar dapat terakomodir menjadi kota layak anak. Kedepannya, jika indikator serta capaiannya semakin membaik maka akan lebih dimaksimalkan lagi naiknya ke kategori yang lebih baik. Perlu diingat selain pemenuhan hak-hak anak, maka yang tak kalah penting Pemko berupaya juga memberikan perhatian dan pemenuhan hak-hak bagi kaum lanjut usia (lansia). Anak dan lansia keduanya menjadi perhatian Pemko saat ini,”tutupnya.(AF)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...