http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Rentan Tindakan Korupsi, KPK Supervisi Pemkab dan DPRD Pandeglang

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai membidik tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pandeglang. Hal itu ditandai dengan kedatangan KPK ke Kabupaten Pandeglang pada Rabu (22/2/2017) pagi. KPK menilai, Pemkab dan DPRD Pandeglang rentan terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sehingga perlu dilakukan supervise kepada dua lembaga tersebut.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan pada KPK, Asep Rahmat Suanda mengungkapkan, kedatangan KPK merupakan bagian dari menindaklanjuti komitmen para Kepala Daerah di Banten baik Gubernur, Bupati, Walikota, serta para pimpinan di DPRD untuk mencegah hingga memberantas korupsi. Oleh karenanya, pada tahun ini akan dilakukan penyusunan rencana aksi. Dimana fokusnya utamannya pada pengelolaan APBD, pengadaan barang jasa dan pelayanan publik.

“Proses perencanaan anggaran di wilayah itu bukan hanya di eksekutif saja akan tetapi ada di legislatif juga. Pastinya kedua belah pihak itu bakal bertemu melakukan rapat-rapat dan pembahasan. Maka dari itu kami mendorong harus adanya transparansi dan akuntabilitas. Jadi rapatnya itu harus dilakukan di ruang resmi dan tidak di hotel atau luar daerah,” ujar Asep.

Selain itu, gedung pertemuan keduanya juga harus dilengkapi oleh kamera pengintai, agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas.
“Kami juga meminta harus ada revisi terkait dengan tata tertibnya yang mewajibkan setiap pembahasan rapat anggaran itu dibuat notelensinya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak,” tegasnya.

Selain melakukan penindakan, pihaknya juga memiliki tugas untuk membenahi sistem, baik pengelolaan sistem APBD, pengadaan barang jasa, perizinan, aset, SDM dan lainnya.

“Setelah ini kami juga akan bahas lagi teknisnya, kalau tadi dengan Bupati dan Ketua DPRD itu membahas hal-hal pokoknya dulu. Karena kami ingin mendapatkan komitmen dari kedua belah pihak. Ketika mendapat rencana aksinya dan nanti ditandatangani oleh bupati dan DPRD, setelah itu diserahkan ke KPK untuk bahan monitoring,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyambut baik kedatangan KPK ke Pandeglang. Karena menurutnya, kedatangan tersebut merupakan wujud perhatian KPK terhadap tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan Pandeglang. Bahkan Irna berjanji, akan menyelesaikan rencana aksi yang diminta oleh KPK dalam waktu 1 pekan.
“Kedatangan KPK ke Pandeglang itu tanda sayang kepada Pemkab Pandeglang, agar melaksanakan program sesuai prosedur,” ucap Irna.
Bupati wanita pertama di Pandeglang itu mengakui bila selama ini, sistem perencanaan anggaran di Pandeglang belum berjalan optimal. Maka dari itu, perlu kiranya supervisi dan asistensi sebagai langkah pencegahan korupsi yang teringtegrasi. Irna pun melanjutkan, akan melaksanakan seluruh program sesuai prosedur yang berlaku.
“Selama ini kan, kadang-kadang aparatur kami belum melek hukum, aturan, adimistrasi, karena kelalaian atau kelemahan kinerja, disiplin dan lemahnya koordinasi antar SKPD. Intinya ini komitmen kita bersama harus memperlakukan APBN, APBD Provinsi dan APBD Pandeglang seusai peruntukannya,” katanya. (Kr)

 

Editor: Irdan

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,694PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.