http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Masyarakat Adat Oppu Bulus Simanjuntak Diduga jadi Korban Kriminalisasi

MENARAnews, Medan (Sumut) – Kasus kriminalisasi masih terus terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Setelah menimpa petani di Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu dan Petani Desa Mekar Jaya, Langkat, kali ini masyarakat adat Oppu Bolus Simanjuntak juga diduga menjadi korban kriminalisasi Dugaan tindak kriminalisasi kepada masyarakat adat tersebut.

Dimulai saat pelaporan terhadap dua orang warga Desa Sabungan Huta V, Kecamatan Sipahutar, Tapanuli Selatan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Melalui petugas humasnya, PT. TBL melaporkan tuduhan pembakaran lahan yang dikelola oleh perusahaan tersebut kepada Polres Tapanuli Utara.

“Warga kami, SS (38 tahun) dan LS (23 tahun) dilaporkan oleh PT. TPL karena dianggap membakar lahan yang katanya punya mereka. Ini adalah pemeriksaan kedua”, ujar Rocky Pasaribu selaku Staf Advokasi KSPPM saat mendampingi terlapor di Polres Tapanuli Utara, Rabu (1/2/2017).

Rocky memaparkan bahwa selama ini PT. TPL melakukan kegiatan operasional diatas lahan seluas 2.500 Ha. Kegiatan tersebut atas izin konsesi pada tahun 1982. Namun pada September 2016, sekitar 90 Kepala Keluarga Masyarakat Adat Oppu Bolus berupaya memasuki dan melakukan reklaiming atas wilayah adatnya seluas 500 Ha.

Masyarakat menilai jika perusahaan selama ini menguasai lahan tersebut secara paksa dan tanpa biaya sewa yang jelas. Hal tersebutlah yang disinyalir masyarakat menjadi penyebab perusahaan melaporkan warga ke polisi.

“Tuduhan pembakaran lahan digunakan oleh TPL yang merasa terusik atas langkah reklaiming yang dilakukan masyarakat adat Oppu Bolus. Padahal masyarakat adat ini sudah turun temurun mendiami daerah tersebut”, sambung Rocky.

Lebih lanjut Rocky menjelaskan jika tindakan masyarakat yang melakukan reklaiming sebenarnya untuk menunjukkan jika mereka merupakan pemilik tanah adat didaerah tersebut. Namun dirinya membantah jika masyarakat disebut membakar lahan. Masyarakat hanya menanami lahan dengan nenas dan pohon kemenyan.

Karena itu Rycko mempertanyakan sikap kepolisian dalam menanggapi laporan yang diajukan oleh perusahaan. Padahal sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2013 menyatakan, hutan adat bukan hutan negara. Putusan tersebut juga diperkuat dengan Putusan MK No. 95 Tahun 2016 yang menyatakan masyarakat adat tidak boleh dipidanakan yang menetap dikawasan hutan yang menguasai secara turun temurun.

“Makanya sudah selayaknya pendekatan kriminalisasi yang memihak pada modal dihentikan”, tambahnya. (Kar)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,707PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.