http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

LBH Semarang: Izin Lingkungan Baru PT. Semen Indonesia Cacat Hukum

MENARAnews, Semarang (Jateng) – Penerbitan izin lingkungan PT. Semen Indonesia Nomor 660.1/6 Tahun 2017 yang diumumkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui website resminya, www.jatengprov.go.id Kamis (23/02/2017), dianggap oleh LBH Semarang sebagai tindakan yang arogan, pembangkangan hukum dan sewenang-wenang karena pada dasarnya izin tersebut cacat hukum.

Menurut LBH Semarang, rencana kegiatan usaha PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang sebenarnya telah menemui akhirnya saat Mahkamah Agung (MA) memutus perkara tersebut melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016. Putusan MA yang berkekuatan tetap tersebut merupakan jawaban keadilan bagi warga Rembang yang menjadi penggugat untuk menghentikan upaya PT. Semen Indonesia merampas hak hidup dan hak atas lingkungan warga terdampak pendirian pabrik semen.

Dalam siaran persnya, LBH Semarang menyimpulkan tiga hal:

  1. Izin lingkungan baru adalah bentuk arogansi Gubernur. Kewajiban Gubernur sebenarnya adalah melaksanakan Putusan MA yang secara jelas berisi klausul tentang pembatalan objek sengketa dan klausul perintah kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut objek sengketa serta klausul untuk membayar biaya perkara. Akan tetapi, Gubernur Jawa Tengah ternyata mengatur selain yang diperintahkan oleh Putusan MA, dan disinilah Gubernur menunjukkan arogansinya.
  2. Izin lingkungan baru merupakan sebuah pembangkangan hukum (Obstruction Of Justice) dan tindakan sewenang-wenang (abus de droit/willekeur) dalam penggunaan diskresi. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 yang secara nyata memerintahkan PT. Semen Indonesia untuk menyempurnakan dokumen adendum andal dan RKL-RPL serta secara proaktif memerintahkan Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah untuk menilainya, merupakan bentuk dari pembangkangan hukum (Obstruction Of Justice). Hal tersebut sama sekali tidak diperintahkan oleh Putusan MA, dengan alasan penggunaan diskresi, Gubernur Jawa Tengah sebenarnya telah melakukan tindakan sewenang-wenang (abus de droit/willekeur) dan melakukan tindakan yang cacat hukum (legal defect).
  3. Izin lingkungan baru berasal dari penilaian AMDAL yang cacat hukum. Penerbitan Izin lingkungan baru bagi PT. Semen Indonesia yang terlebih dahulu dilakukan penilaian dokumen Amdal dan RKL-RPL (02/02/2017) juga menunjukkan cacat hukumnya. Putusan MA yang menyatakan dokumen AMDAL PT. Semen Indonesia cacat prosedur dan mutatis mutandis cacat yuridis ternyata hanya berbuah perbaikan dokumen saja. Hal ini bertentangan dengan prosedur penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, dimana AMDAL yang telah dinyatakan cacat sudah tidak dapat digunakan dan dinilai sesuai dengan UU 32/2009, PP 27/2012, Permen LH 16/2012 dan Permen LH 8/2013.

Oleh karena itu, LBH Semarang mengecam tindakan Gubernur Jawa Tengah yang telah menerbitkan Izin lingkungan baru yang cacat hukum serta mengecam tindakannya yang telah menciptakan preseden buruk dalam penegakkan hukum, merusak rasa keadilan masyarakat, memberikan contoh buruk melawan putusan pengadilan dan Konstitusi, serta bisa berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan dan dunia hukum Indonesia. (da)

Editor: N. Arditya

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,699PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.