http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Dugaan Angkutan Perusahaan Melebihi Tonase Masih Sering Terjadi

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Keberadaan investor Perusahaan Besar Swasta (PBS) khususnya perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini, sedikit banyak sudah mendukung program pembangunan di Daerah khususnya Kalimantan Tengah.

Namun demikian pihak perusahaan dalam hal ini berkewajiban untuk ta’at azas sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan Daerah melalui pajak yang dibayarkan.

Pemerintah Provinsi Kalteng terus melakukan upaya penegasan terhadap perusahaan untuk segera melakukan peralihan dari plat non-KH menjadi plat KH kendaraan angkutan darat seperti truk pengangkut batubara, bauksit, CPO (crude palm oil) dan lainnya.

Akan tetapi kewajiban terhadap anjuran yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah selama ini, tampaknya masih belum sepenuhnya dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada. Nyatanya di lapangan masih ada truk pengangkut CPO salah satu perusahaan di Kalteng beraktifitas menggunakan jalan umum tidak menggunakan plat-KH.

Parahnya lagi, indikasi adanya dugaan muatan truk melebihi kapasitas maksimal tonase angkutan yakni 8 ton, masih sering terjadi khususnya aktifitas angkutan truk CPO di wilayah Kotawaringin Timur (Kotim), Seruyan dan Kotawaringin Barat (Kobar). Persoalan tersebut telah menjadi perhatian Dewan Kalteng.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Kalteng, Artaban, sudah ada ditemukan beberapa titik jalan yang rusak. Padahal beberapa titik jalan Nasional rusak itu, antara Kotim ke Kobar belum lama ini dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan.

“Tadinya bagus jalannya, sekarang sudah ada yang rusak. Artinya continuetas angkutan CPO ini tidak ada putus. Untuk membuktikan angkutan itu 8 ton atau lebih tidak bisa hanya dengan perasaan. Makanya kami menyarankan ada koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kotim, Kobar, dan Seruyan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi,” jelas Artaban, Jum’at (17/02) kemarin.

Koordinasi dimaksudkan Kepala Daerah dal hal ini Bupati di tiga Kabupaten yang dimaksudkan sebelumnya, bersama-sama membicarakan terkait pembuktian angkutan truk CPO yang melebihi tonase. Untuk membuktikan hal tersebut, tentunya perlu adanya pos jembatan timbang yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.

Jika jalan yang dilalui angkutan CPO adalah jalan Nasional, lanjutnya menjelaskan, kewenangan untuk mengadakan pos jembatan timbang ada pada Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten hanya menyiapkan tempatnya, kecuali ada kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan tonase maksimal dari beban sebelumnya.

“Saya berpikir, sampai kapanpun jalan itu diperbaiki tidak sampai satu tahun sudah rusak, kan disayangkan. Saya tidak mencek secara langsung perusahaan yang mana, tapi lebih kepada kondisi jalannya. Seperti di Daerah Asam Baru, jalannya baru diperbaiki, tapi ada beberapa titik yang sudah rusak, belum lagi perbatasan antara Seruyan dengan Kobar,” tutupnya.(arli)

Editor : Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,689PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.