http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Di Kalteng, Perlu Penguatan Pengawasan dan Penertiban Izin Andalalin

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Tidak heran jika kelancaran berlalu lintas masyarakat khususnya Kalimantan Tengah menjadi terganggu akibat dampak perencanaan penataan lahan parkir yang kurang matang dari suatu kegiatan pembangunan sebuah kawasan, baik pemukiman, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel dan rumah sakit.

Untuk itu, kajian atau studi mengenai dampak lalu lintas dari kegiatan pembangunan kawasan sangatlah diperlukan dengan kata lain ada dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau disebut dengan Andalalin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait yakni Dinas Perhubungan.

Dokumen Andalalin yang dikeluarkan tentunya bertujuan untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan, menentukan bentuk peningkatan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan baru, menyelaraskan keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses.

Serta bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan, dan juga dukumen Andalalin digunakan sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Persoalan penataan parkir salah satu pusat perbelanjaan atau swalayan di Kota Palangka Raya saat ini tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat. Tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang merasa terganggu perjalanannya akibat kemacetan yang ditimbulkan ketika melintasi kawasan pusat perbelanjaan tersebut.

Bahkan kemungkinan hal tersebut tidak hanya di Kota Palangka Raya saja terjadi, akan tetapi bisa saja terjadi di beberapa 13 wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Agar persoalan tersebut tidak terjadi bagi pelaku usaha atau lain kedepannya.

Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng meminta agar pengusaha atau pihak lainnya untuk dapat memenuhi dokumen perizinan khususnya dalam masalah ini yakni dokumen Andalalin.

“Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang manajemen rekayasa lalu lintas dan Peraturan Menteri nomor 75 tahun 2015, dengan jelas mengatur terkait penyelenggaraan Andalalin,” jelas Kepala Bidang Jalan Dishubkominfo Provinsi Kalteng, Andreas Palem kamis (23/02) kemarin.

Dijelaskanya, masih banyaknya pelaku usaha atau pemohon izin pembangunan sebuah kawasan yang ada di Kalteng sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang belum mengantongi izin Andalalin. Belum lagi dengan keterbatasan personil atau Kabupaten untuk melakukan pengawasan.

Dirinya menilai, perlu adanya koordinasi serta kerjasama yang baik antara Dishubkominfo setempat dengan Instansi pemberi izin lainnya sehingga Pemerintah dalam hal ini dapat meminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan dalam pembangunan suatu kawasan.

“Sampai dengan sekarang baru ada tiga pengusaha yang memegang dokumen Andalalin, salah satunya di Palangka Raya. Untuk perumahan masyarakat dengan pengahasilan sangat rendah tidak perlu Andalalin. Memang Kesulitan sekarang di pengawasan, karena memang kita tidak ada. kedepan mungkin kita melakukan penegasan,” tutupnya.(arli)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,694PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.