http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Bawaslu: 1.018 TPS Kategori Rawan

MENARAnews, Jambi –  Lebih kurang 8 hari lagi, 3 kabupaten di Jambi yaitu Muarojambi, Tebo dan Sarolangun akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun ke depan. 

Sebelum proses pencoblosan 15 Februari nanti dilakukan, lembaga penyelenggara Pemilu terus memantapkan persiapannya dalam menyukseskan hajatan lima tahunan ini.

Salah satunya, Bawaslu Provinsi Jambi. Sebagai lembaga yang bertindak menjadi pengawas di semua tahapan Pilkada, telah memetakan tingkat kerawanan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dari data Bawaslu Provinsi Jambi, terdapat sebanyak 1.018 TPS masuk dalam kategori rawan. TPS ini tersebar di 3 kabupaten yang melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan.

“Rinciannya, TPS rawan di Sarolangun sebanyak 412 dari 586 TPS, Tebo 333 dari 669 TPS, dan Muarojambi sebanyak 237 dari 840. Jadi ada 1.018 TPS masuk kategori rawan,” ungkap Ribut Suwarsono, pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Senin (6/2/17).

Ribut menjelaskan, ada 5 aspek dalam menentukan kerawanan TPS. Dimana, tiap aspeknya berhubungan.

Pertama kata Ribut, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.    Yaitu berkaitan dengan kondisi TPS-TPS yang memiliki kerawanan  karena disebabkan oleh kondisi data pemilih (DPT) dalam TPS yang telah  ditetapkan tidak akurat dan berpotensi disalahgunakan, serta kondisi TPS yang  karena masalah-masalah teknis administratif memiliki potensi pemilih  kehilangan hak pilihnya atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

“Misalnya DPT yang ditetapkan masih bermasalah, seperti terdapat warga  negara yang tidak lagi memenuhi syarat namun terdaftar dalam daftar pemilih, maupun warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam daftar pemilih,” jelas Ribut.

Kedua lanjut Ribut, ketersedian logistik. Adalah kondisi-kondisi TPS yang memiliki potensi masalah dalam penyediaan atau pemenuhan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, baik yang lebih ataupun yang kurang atau bahkan tidak tersedia sama sekali pada hari pemungutan dan penghitungan suara, sehingga berpotensi disalah gunakan dan mempengaruhi kualitas proses dan hasil pelaksanaan pemilihan.

Aspek ketiga berhubungan dengan kesejahteraan yakni money politics. Seperti pemberian uang atau materi lainnya. Kondisi ini mempengaruhi pemilih dalam menentukan  pilihannya termasuk hadir tidaknya pemilih ke TPS.

“Salah satu indikatornya antara lain adalah  daerah dengan taraf hidup masyarakat rendah, kultur pemilih yang pragmatis dan transaksional, serta TPS di wilayah basis massa Calon/Partai Pendukung/Tim Kampanye,” jelas Ribut.

Keempat, keterlibatan penyelenggara negara. Dimana kondisi TPS yang memiliki riwayat atau potensi adanya keterlibatan aparat penyelenggara negara dalam proses pemungutan dan  penghitungan suara.

Aparat penyelenggara ini kata Ribut, terlibat dalam upaya mempengaruhi pemilih atau penyelenggara sehingga berdampak pada integritas proses dan hasil penghitungan suara.

“Termasuk dalam aspek ini adalah adanya keterlibatan tokoh-tokoh tertentu yang melakukan intimidasi atau memobilisasi  untuk mempengaruhi pilihan pemilih, atau mempengaruhi netralitas  petugas/penyelenggara dalam menjalankan tugas pemungutan dan penghitungan suara,” sebutnya.

Aspek yang terakhir, netralitas penyelenggara atau kepatuhan prosedur pemungutan dan penghitungan (profesionalitas penyelenggara).

“Itu kita lihat dari sejarah, misalnya TPS itu pernah terjadi kasus-kasus kecurangan dan manipulasi suara oleh petugas KPPS pada Pemilu sebelumnya,” kata Ribut.

“Dari lima aspek itulah Bawaslu memetakan kerawanan TPS di tiga kabupaten yang melaksanakan Pilkada,” sambungnya.

Dari pemetaan ini lanjut Ribut, pihaknya akan melakukan pencegahan awal melalui pengawas TPS. Namun jika tidak bisa maka pihaknya akan melibatkan pihak keamanan dan KPU.    Misalnya jelas Ribut, sehubungan dengan jumlah Surat Keterangan (Surket) dari Disdukcapil yang beredar. Nanti pihaknya akan melakukan koordinasi intens dengan Disdukcapi terkait jumlah Surket yang dikeluarkan.

“Kita kan sudah memetakan, misalnya TPS a ada berapa pemilih yang memiliki Surket, apa yang mesti kita lakukan, itu nanti akan kita sampaikan ke pengawas TPS,” jelas Ribut. (gwa)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,707PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.