http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Tuntut Bupati Katingan Diberhentikan, AMKB Lakukan Aksi Moral

MENARAnews, Kasongan (Kalteng) – Ratusan masyarakat Kabupaten Katingan yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Katingan Bersatu (AMKB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Senin (09/01).

Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Bupati Katingan Ahmad Yatenglie diberhentikan dari jabatannya sebagai pimpinan daerah dengan alasan dugaan tindakan perzinahan dengan salah satu istri anggota Polisi di Katingan.

Hal ini disampaikan Koordinator Aksi, Meteng Asmin dalam press releasenya yang menyatakan, gerakan aksi ini merupakan aksi gerakan moral, dan bukan merupakan gerakan politik.

“Kasus ini bukan hanya soal perzinahan dengan ancaman hukuman ringan, tapi soal perbuatan tercela, tidak bermoral oleh pejabat negara yang sangat memalukan institusi negara,” ujar Meteng Asimin.

Demi kewibawaan Republik Indonesia, ujarnya, Ahmad Yatenglie harus diberhentikan dari jabatanya sebagai Bupati Kabupaten Katingan dimana perbuatan tersebut dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik pejabat negara.

Adapun hal yang ingin disampaikan kepada DPRD Kabupaten Katingan diantaranya masyarakat Katingan masih mempunyai rasa malu, harga diri, dan nurani, sehingga pihaknya merasa malu memiliki pemimpin yang tidak bermoral.

“Kami menolak dipimpin oleh “Bupati Penzinah” atau “Bupati Cabul.” Perbuatan zinah oleh Ahmad Yatenglie telah mempermalukan masyarakat Kalteng khusus masyarakat Katingan,” kata Menteng Asmin.

Asmin menambahkan kembali, perbuatan yang dilakukan Bupati Katingan tersebut telah melanggar keasosilaan, adat istiadat dan agama, serta merusak kredibilitas pejabat negara.

Atas dasar tersebut, tuntutan massa kepada DPRD Katingan diantaranya wajib melaksanakan amanat pasal 80 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Impeachment Bupati Katingan.

Selanjutnya meminta agar DPRD Katingan wajib membentuk Panitia Khusus (Pansus) investigasi perbuatan tercela yang dilakukan oleh Bupati Katingan, menuntut agar DPRD Katingan segera menerbitkan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI untuk membentuk tim khusus.

“Tim kusus yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Katingan, dan DPRD Katingan wajib menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Kalteng agar memerintahkan Inspektorat Provinsi Kalteng untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Katingan,” paparnya.

Berkaitan dengan aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Iqnatius Mantir menyampaikan, persoalan ini akan dibicarakan di internal DPRD terlebih dahulu. Setelah itu akan diambil langkah selanjutnya seperti apa.

“Apakah nanti dibentuk Pansus untuk mencari data-data. Jujur kami belum mendapatkan data atau dokumen seperti dia (Bupati Katingan. red) dijadikan tersangka, kami belum dapat surat dari pihak Kepolisian,” jelas Iqnatius Mantir.

Lanjutnya kembali, termasuk data yang berkaitan adanya dugaan nikah sirih oleh yang bersangkutan. Data-data tersebut perlu dicari, agar nantinya data yang diperoleh dilampirkan untuk disampaikan kembali ke Mahkamah Agung (MA) jika ada kesepakatan tentang pemberhentian.(arli)

Editor: Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,707PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.