http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Sebanyak 16 SKPD Di Pandeglang Belum Selesaikan Laporan Keuangan Tahun 2016

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Meski saat ini sudah memasuki Tahun Anggaran (TA) 2017, ternyata masih ada 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pandeglang yang masih menyisakan persoalan. Hal itu pun dikhawatirkan akan menghambat penilain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten karena sampai saat ini 16 SKPD itu belum juga menyelesaikan laporan keuangan yang digunakan pada TA 2016 lalu.

Ke 16 SKPD itu diantarannya yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Kecamatan Pandeglang, Saketi, Kelurahan Cigadung, Kabayan dan Kadomas.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ferry Hasanudin membenarkan, bahwa masih ada SKPD yang belum menyerahkan laporan keuangan TA 2016. Namun demikian, Ferry enggan membeberkan lebih lanjut SKPD yang masih bermasalah itu.

“Dari seluruh SKPD hanya beberapa saja dan terutama itu kelurahan dan kecamatan yang belum menyelesaikan laporan keuangan, yang jelas untuk penyelesaian APBD 2017 itu udah final, cuman mereka (SKPD) itu harus menyampaikan Rekon keuangan 2016. Itu kan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, jadi saat ini harus tertib,” kata Ferry, saat ditemui di halaman DPRD Pandeglang, Selasa (17/1/2017).

Dirinya menegaskan, Pemkab akan memberi sanksi kepada SKPD yang belum menyelesaikan rekon keuangan. Sanksi itu mulai dari teguran hingga ancaman penangguhan Tunjangan Daerah (Tunda).
“Saat ini kami juga sudah melayangkan teguran, jika masih ada dinas yang lalai dengan teguran yang diberikan. Kami tidak akan segan-segan akan memberikan sanksi terberatnya itu, pengajuan tundanya akan ditangguhkan,” tegasnya.
Terpisah, Anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Pandeglang, Hadi Mawardi mengaku, kecewa mendegar kabar tersebut. Bahkan dirinya menilai jika perilaku itu dianggap hal yang tidak bisa ditolerir. Untuk itu ia mendesak kepada Bupati Pandeglang agar tegas memberikan sanksi.

Punishment itu harus dilakukan karena tindakan yang ditunjukan SKPD itu bagian kinerja yang sangat tidak profesional karena semangat legislatif dan eksekutif yang bercita-cita agar Pandeglang ini mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan terganggu oleh 16 SKPD tersebut,” ungkapnya. (Kr)

 

Editor: Irdan

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,699PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.