http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Pemkab Pandeglang Sambut Baik Usulan Sekolah Boleh Lakukan Pungutan

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan mengizinkan sekolah mengambil pungutan dari orang tua maupun masyarakat, disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Alasannya, Pemkab mengakui jika selama ini, anggaran bantuan untuk dunia pendidikan belum mencukupi. Sehingga masih dibutuhkan sumsangsih dari pihak luar.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengungkapkan, wacana ini seolah membawa angin segar bagi dunia pendidikan, khususnya sekolah yang selama ini minim mendapat bantuan. Irna tidak khawatir jika kebijakan itu digulirkan, akan memengaruhi cara pandang masyarakat yang mungkin akan berdampak negatif.

“Mudah-mudahan kajian dari Permen itu bisa membawa angin segar buat dunia pendidikan, khususnya sekolah yang minim mendapat anggaran. Kalau ada Permen kan aturannya jelas, sejauh mana misalkan pungutan itu untuk dunia pendidikan,” ujarnya, Senin (16/1/2017).

Namun begitu lanjut bupati, dirinya tetap menyarankan agar pihak sekolah melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan komite sekolah, sebelum kebijakan pungutan dilakukan.

“Sekolah memang tidak bisa membiayai keseluruhan. Ada rapat komite, ada kesepakatan. Jika itu sudah tercapai, seharusnya ditaati,” imbuh bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang, Salman Sunardi mengingatkan agar jangan sampai keputusan diambil, justru merugikan masyarakat. Bahkan dirinya mengakui, andai wacana Mendikbud, Muhadjir Effendy itu terealisasi, akan mengakibatkan keresahan di masyarakat.

“Jangan sampai dalam mengambil keputusan ada pihak yang dirugikan. Kemudian akhirnya mengakibatkan keresahan masyarakat. Hal-hal ini harus dihindari,” tuturnya.

Meski dirinya tidak menampik bahwa anggaran dari Pemerintah kerap kali tidak mencukupi untuk membangun dunia pendidikan yang bermutu. Untuk itu, Salman menjelaskan, perlu dilakukan kajian yang matang sebelum wacana itu disahkan menjadi payung hukum. Pemkab lanjut Salman, sejatinya akan menerima dan siap menjalankan aturan yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat.

“Apapun yang harus dilakukan, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kita ingin tahu formulasinya seperti apa? Supaya semua kebutuhan dan pelayan di sekolah bisa terlayani. Selagi itu ada payung hukum, silakan saja. Asalkan jangan sampai merugikan dan meresahkan masyarakat. Yang penting ada kesepakatan antar pihak,” terang mantan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan itu.

Diketahui, beberapa hari lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melontarkan wacananya yang mengizinkan sekolah melakukan pungutan. Karena ia menilai, sekolah tidak akan maju jika hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Mendikbud, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengembangan sekolah dengan berdasarkan prinsip gotong royong. (Kr)

 

Editor: Irdan

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,707PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.