http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Orgada Kalteng Sesalkan Angkutan Banyak Plat Non KH

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Anjuran Pemerintah Provinsi Kalteng terkait angkutan darat barang harus berplat KH tampaknya harus ditindaklanjuti lebih jauh lagi dalam hal pelaksanaan dan pengawasan. Pasalnya, terindikasi masih banyak angkutan darat seperti angkutan truk batu bara dan minyak CPO (crude palm oil) yang masih menggunakan plat non KH beroperasi di wilayah Kalteng.

Hal ini menuai perhatian dan tanggapan sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng. Salah satunya Anggota Komisi B, Lodewik C. Iban, yang mendukung anjuran yang disampaikan oleh Pemprov Kalteng tersebut.

“Itu dimaksudkan demi kemajuan Kalteng juga, seperti hasil pajaknya bisa masuk ke Daerah. Apalagi merupakan keharusan anggota Organda (Organisasi Angkutan Darat.red) menggunakan plat KH.” ujar Lodewik C Iban yang juga selaku Ketua Organda Kalteng, Senin (16/01).

Dia menjelaskan, sebagai organisasi pihaknya tau persis apa saja kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah angkutan darat yang masuk ke dalam kepengurusan Orgada. Dan dirinya menilai bahwa terdapat jalan rusak akibat kelebihan angkutan, tidak pelu memanggil perusahaan, cukup panggil Organda.

Bahkan dirinya siap untuk menjebatani persoalan yang terjadi. Dirinya juga menegaskan bahwa keanggotaan lebih diawasi pada saat melakukan kegiatan pengangkutan baik, sawit, biji bisi, minyak dan lain sebagainya.

“Jadi kita enak mengawasinya, siapa yang melebih tonase dan sebagainya. Bahkan jika melanggar akan dicabut keanggotaannya, dan kami tidak menerima keanggotaan ber plat non KH,” jelasnya kembali.

Menurutnya lebih dalam lagi menjelaskan, saat ini masih banyak angkutan darat yang ada di Kalteng menggunakan truk plat non KH, baik itu berasal dari Surabaya, Jakarta, Medan yang tidak masuk PAD Kalteng.

Bahkan jika tejadi permasalahan atau kerusakan yang diakibatkan oleh angkutan melebih kapasitas tonase, pihak angkutan atau perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang dilakukan. Ujung-ujungnya Pemerintah setempat yang bertanggungjawab.

“Kita dalam waktu dekat akan membahas persoalan ini dengan pihak Pemerintah Daerah. Dan saya sudah menyamapaikan hal ini kepada Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng, dan Dinas sangat mendukung agenda pembahasan ini,” tutupnya.(arli)

Editor: Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,707PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.