http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Ketua PMKRI Banjarmasin : Negara kita masih miliki konstitusional yang kuat dan mengikat

MENARAnews, Banjarmasin (Kalsel) – Status hukum pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, ditingkatkan menjadi tersangka oleh Polda Jawa Barat (30/1/2017) atas dugaan kasus penistaan lambang negara, Pancasila, dan pencemaran nama baik presiden pertama Indonesia, Soekarno, setelah dilakukan gelar perkara ketiga atas kasus tersebut.

Peningkatan status hukum tersebut tentu menjadi perhatian sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah Ketua PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Cabang Banjarmasin, Dedi Koco Susilo, yang dihubungi via telepon seluler (30/1/2017). Dirinya yakin bahwa sistem hukum yang berlaku masih menjadi landasan konstitusional yang kuat dan mengikat bagi siapapun, termasuk pimpinan ormas besar, yang dianggap melanggar peraturan harus menjalani proses hukum yang berjalan.

“Beberapa bulan lalu, saya kira Habib Rizieq tidak tersentuh hukum, pasalnya, dari begitu banyak kasus yang menjadikannya sebagai terlapor, belum satupun terdengar. Kasus penodaan Pancasila dilaporkan sejak Oktober 2016, namun baru awal Januari 2017 saya mendengar perkembangannya di media. Saya kira polisi menunggu hingga Pilkada serentak selesai, karena kasus ini diduga terkait dengan situasi politik. Saya memaknai hal ini bahwa hukum saat ini semakin meruncing ke atas. Saya kira terkait beberapa kasus yang menjerat tersangka katanya imam besar ini, merupakan suatu contoh bahwa negara kita masih memiliki landasan konstitusional yang kuat dan sistem hukum yang mengikat,” tulis Dedi via pesan singkat (30/1/2017).

Menurutnya masih banyak permasalahan penting lain yang perlu menjadi perhatian masyarakat. “Permasalahan narkoba yang sudah mengakar dari petinggi sampai rakyat jelata tentunya harus menjadi musuh kita, bukan saudara kemanusiaan yang dijatuhkan. Kita dilahirkan untuk hidup di tanah yang penuh budaya dan corak keberagamannya. Maka dari itu, saya menunggu keputusan/amar putusan yang menjerat Abu rizieq tersebut,” sambungnya.

Pihaknya mendukung Polda Jabar dalam proses hukum yang berjalan bahkan mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang seadilnya kepada Habib Rizieq. “PMKRI Banjarmasin mendukung adanya supremasi hukum yang melecehkan landasan konstitusional dan bahkan memicu konflik SARA. Pihaknya menyarankan demi Kedaulatan dan keutuhan NKRI, beri hukuman yang setimpal kalau perlu cabut hak kewarganegaraannya,” tambah Dedi.

Pihaknya berharap dalam proses hukum Habib Rizieq tidak terjadi intervensi politik yang mengganggu proses peradilan. Dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat agar fokus pada tuntutan zaman yang semakin besar terhadap kompetensi dan kebaikan.

“PMKRI Banjarmasin menegaskan bahwa tidak perlu saling melaporkan hanya karena kepentingan semata apalagi memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Di zaman Reformasi ini, di zaman kekinian ini, mari kita berlomba dalam kebaikan, berlomba mencapai suatu perdamaian yang hakiki demi masa depan bangsa,” tutupnya. (FS)

Editor : Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,689PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.