http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

GERBRAK Gelar Diskusi Program Peizinan Podomoro

MENARAnews, Medan (Sumut) – Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) Sumatera Utara menggelar Diskusi Awal Tahun 2017 terkait Polemik Jet Gate dan Proses Perizinan Podomoro Pasca Putusan Mahkamah Agung RI. Diskusi dilaksanakan di Amaliun Foodcourt, Medan (9/1/2017).

Dalam diskusi yang dimulai pukul 15.00, membahas dugaan adanya gratifikasi kepada Pejabat Pemerintah Kota Medan terkait proses perizinan pembangunan Podomoro Land.

“Kami menduga ada proses gratifikasi diproses perizinan podomoro. Hal tersebut diduga dari menyebarnya foto-foto yang Pejabat Pemko Medan didalam pesawat jet mewah yang tersebar melalui media sosial”, ungkap Saharuddin selaku Koordinator GERBRAK Sumut.

Saharuddin menjelaskan bahwa kecurigaan tersebut berawal dari foto-foto saat berada disebuah jet yang diunggah oleh akun salah satu staf teras Pemko Medan yang tiba-tiba dihapus. Setelah melakukan penggalian informasi dan pembicaraan secara internal, GERBRAK menduga ada sesuatu yang janggal. Karena itu pihaknya pada 13 Oktober 2016 melaporkan dugaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, saat ini KPK sudah mulai melakukan penyelidikan dengan memanggil beberapa pihak untuk diperiksa. GERBRAK berharap jika KPK terus melakukan pemeriksaan intensif dan meningkatkan proses dari penyelidikan ke penyidikan.

Selain itu diskusi tersebut juga menghadirkan Hamdani Harahap yang juga salah satu pihak yang menggugat pembangunan yang dilakukan oleh Podomoro melalui Yaysan Citra Keadilan. Hamdani menyebut jika sebenarnya Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Putusan No. 274 K/TUN/2016 yang  mengabulkan permohonan kasasi mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 03/B/LH/2016/PT TUN.MDN., tanggal 3 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 26/G/2015/PTUN.MDN., tanggal 28 Oktober 2015.

Dengan keputusan tersebut, Hamdani menilai jika Surat Keputusan Walikota Medan dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K tentang Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 2015 AN. PT. Sinar Menara Deli telah batal atau dicabut”, ujar Hamdani.

Namun menurut Hamdani sampai saat ini belum ada tindakan kongkret yang dilakukan baik pemerintah kota Medan maupun DPRD Sumut dalam mengeksekusi hasil putusan MA tersebut. Padahal sebelumnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Sumut dan TRTB sudah ada kesepakatan untuk mmbongkar bangunan Podomoro Land.

Karena itu pihaknya melalui Yayasan Citra Keadilan yang bekerjasama dengan GERBRAK SUmut akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

“Kita akan terus melakukan upaya untuk menyelaikan kasus ini. Karena itu terkait dengan keadilan dan kepentingan masyarakat Kota Medan,” sebut Hamdani.

Dalam diskusi tersebut, peserta hadir yang hadir sekitar 30 orang yang terdiri dari beberapa organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Laskar Anti Korupsi P 45 Medan, FORSU, LIPPSU serta beberapa wartawan. (kar)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,685PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.