http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Bentuk Perda TKA, Pemkab OKI Permudah Pengawasan

MENARAnews, Ogan Komering Ilir (Sumsel) – Dengan berdirinya PT. OKI Pulp & Paper Mills di Kec. Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai pabrik kertas yang diklaim terbesar di Asia Tenggara, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Kabupaten OKI semakin meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut, selama ini belum ditemui adanya permasalahan terkait TKA di Kabupaten OKI. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten OKI, Muhammad Amin saat ditemui MENARAnews pada Kamis (4/1).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa sebelum berdirinya PT. OKI Pulp & Paper Mills, jumlah TKA di Kabupaten OKI terhitung kecil sehingga perizinan kerja TKA di Kabupaten OKI dipegang oleh pihak Pemprov Sumsel. Dengan keberadaan PT. OKI Pulp & Paper Mills, maka Pemkab OKI akan melakukan perubahan terkait perizinan pengunaan TKA.

“Pemkab dengan DPRD Kabupaten OKI telah menyetujui Perda tentang Penarikan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dengan adanya Perda ini, salah satu yang dapat dilakukan Pemkab OKI melalui Disnakertrans adalah menarik retribusi dari perpanjangan izin kerja TKA sehingga kedepannya dinilai dapat meningkatkan PAD Kabupaten OKI dan mempermudah Pemkab dalam melakukan pengawasan TKA. Dalam waktu dekat, akan dibuat aturan turunan dari Perda tersebut dalam bentuk Peraturan Bupati untuk segera disosialisasikan sehingga dapat segera diaplikasikan. Langkah pertama yang akan dilakukan Pemkab OKI setelah pemberlakukan Perda tersebut adalah melakukan pendataan secara langsung dan apabila terdapat TKA illegal, pihak Disnakertrans akan melaporkan kepada pihak yang berwenang”, jelasnya.

Walaupun telah memiliki Perda terkait perizinan TKA, permasalahan terkait pengawasan TKA di Kabupaten OKI kedepannya masih simpang-siur.

“Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada di bawah Pemprov. Oleh karena itu, per Januari 2017, seluruh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan yang memiliki wewenang pengawasan segala hal terkait ketenagakerjaan, termasuk keberadaan TKA, telah berpindah tugas ke provinsi. Untuk kedepannya, kita masih menunggu Pemprov terkait bentuk lembaga yang akan menjalankan pengawasan ketenagakerjaan tersebut”, tambahnya.

Dirinya juga menyebutkan, selain di PT. OKI Pulp & Paper Mills, beberapa perusahaan perkebunan di Kabupaten OKI juga mempekerjakan TKA, namun jumlah terhitung kecil dan dipekerjakan sebagi tenaga ahli atau riset yang belum dapat disediakan pekerja lokal dan semuanya merupakan pekerja legal.

“Yang jelas, selama ini belum pernah terjadi permasalahan terkait TKA di Kabupaten OKI”, jelasnya. (BA)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,707PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.