MENARAnews, Medan (Sumut) – Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) diminta untuk makin memperkuat barisan ikut menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban. Karena belakangan ini semakin jelas terlihat adanya upaya-upaya dari sejumlah kelompok untuk mengganggu ketentraman di Sumut dengan memanfaatkan isu-isu yang masih menjadi polemik.
Sipa Munthe, aktivis 98 dari Kota Medan, berpendapat bahwa sejak dimulainya proses Pilkada di DKI Jakarta dan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh salah seorang kandidat peserta bernama Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, masyarakat Sumut juga terkena imbasnya.
“Masyarakat Sumut sangat heterogen, baik dari segi komposisi etnis atau agama, namun sejarah membuktikan bahwa warganya tetap harmonis dalam dinamika hubungan sosial. Sumut juga dikenal dengan sikap keterbukaan dengan gaya bicara yang terkenal lugas dan bersuara keras. Hal ini tidak selalu merefleksikan perasaan dan hati yang keras. Budaya ‘mop’ (gertak) melekat, namun tidak selalu berkonotasi negatif,” ujar Sipa,di Medan, Sabtu (28/1/2017).
Pada pergaulan sehari-hari, lanjutnya, “mop” menjadi selingan canda yang hangat. Di Sumut sudah terbiasa berseloro dengan cara
“Menggertak” sahabat atau pendatang yang menjadi lawan bicara. Dalam kesempatan lain, dua sahabat berbeda etnik dan keyakinan bisa saja saling “mop” dan saling ledek menggunakan isu perbedaan di antara mereka. “Uniknya, perbedaan yang ada bisa dikemas dalam bingkai keharmonisan tata pergaulan. Mungkin itu pula yang menjelaskan, mengapa warga Sumut yang dikira banyak orang luar berkarakter temperamental, nyatanya cukup arif dan dingin menyikapi situasi. Termasuk dalam menyikapi berbagai isu konflik sosial dan agitasi yang mengatasnamakan agama, masyarakat Sumut memilih hidup rukun dan damai,” jelasnya.
Namun, kata Sipa, belakangan ini kedamaian sudah terusik.
“Bukan karena watak masyarakat yang arif dan toleran itu telah berubah, namun karena makin masifnya kampanye kelompok intoleran di media sosial. Kelompok ini mengumpulkan massa dengan menjual isu yang masih belum terbukti secara hukum, dan kerap dibumbui dengan bahasa-bahasa yang kasar dan terkesan menyepelekan kelompok lainnya, bahkan menyepelekan presiden,” tambahnya lagi.
Menurut Sipa, hal ini sudah pada tahap mencemaskan. Kecemasan itu bukan tanpa alasan. Sumut sering jadi target teroris. Sumut juga pernah jadi daerah pertama yang dilanda konflik pada era reformasi. Banyak pihak yang mungkin saat ini sumber-sumber ekonominya terancam oleh kebijakan Presiden, kemungkinan ikut andil untuk menebar ancaman atau bahkan berusaha agar konflik tersebut terulang lagi di nusantara.
“Namun, sementara aparat mengusut hal tersebut, sebaiknya kita juga agar menahan diri untuk berspekulasi apalagi mempolitisir aksi-aksi massa yang terjadi belakangan ini. Spekulasi hanya akan memperkeruh suasana. Suasana keruh, bisanya menjadi salah satu tujuan dari penebar kebencian guna mudah mencapai tujuannya. Karena itulah, sudah seharusnya masyarakat juga mengambil peran untuk membantu menenangkan situasi hingga rakyat tidak resah. Kita berharap Sumatera Utara dan daerah lainnya di Tanah Air, segera bebas dari ujaran kebencian, berita hoax, aksi intoleran dan berbagai tindakan anarkis lainnya, dan masyarakat harus tetap waspada terhadap setiap upaya merusak persatuan bangsa” tutupnya. (SN)