http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Warga Malin Deman Laporkan PT. DDP ke Kejaksaan Negeri Mukomuko

MENARAnews, Kab. Mukomuko (Bengkulu) – Belasan warga Kecamatan Malin Deman didampingi LSM Kompast (Komunitas Masyrakat Peduli Alam Sekitar) berbondong-bondong menyambangi Kejasksaan Negeri Mukomuko untuk menyerahkan berkas laporan dugaan pencaplokan lahan masyarakat pada eks lahan PT. Bina Bumi Sejahtera (BBS) oleh PT. Daria Dharma Pratama (DDP), Rabu (14/12/2016).

“Jadi Kompast pada hari ini mendampingi masyarakat malin deman dalam pelaporan salah satu perusahaan perkebunan di Malin Deman yang diduga sudah mencaplok lahan masyarakat” jelas Ketua LSM Kompast, Musfar Rusli, kepada MENARAnews.

Menurutnya, permasalahan ini sudah tidak dapat dibiarkan karena dalam prakteknya selain telah merugikan masyarakat setempat juga terdapat indikasi adanya kegiatan nakal perusahaan PT. DDP yang mencoba untuk mengintimidasi masyarakat.

Untuk itu, laporan yang disampaikan ke Kejari Mukomuko diharapkan segera ditindak lanjuti karena berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

”Sudah terjadi tindakan intimidasi dari oknum yang dibayar oleh perusahaan harapan kita praktek yang tidak betul ini kami minta pemerintah daerah untuk segera turun tangan untuk menghindari konflik yang lebih besar” ungkapnya.

Ia menyampaikan, seberapa luas lahan yang telah dicaplok PT. DDP tersebut yaitu lebih kurang 1.550 hektare yang meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Malin Deman dan Kecamatan Air Rami.

Lahan tersebut merupakan lahan eks PT. Bina Bumi Sejahtera (BBS) yang sudah tidak dikelola sejak 1995 sehingga telah dikategorikan HGU terlantar.

Dengan status tersebut seharusnya lahan eks PT. BBS tersebut seharusnya dikembalikan kepada Negara sesuai Undang-Undang Agraria bukan malah dikelola oleh perusahaan lain.

“lahan itu lahan terlantar, salah satu perusahaan yang tidak dikelola, secara otomatis berdasarkan UU Agraria itu langsung kembali kepada Negara, dan dikembalikan kepada masyarakat, yang terjadi di Malin Deman itu tidak, malah lahan yang terlantar itu diambil oleh salah satu perusahaan perkebunan yang katanya sudah menjadi milik mereka” terangnya.

Ia menuturkan, pengakuan PT. DDP terhadap hak pengelolaan lahan eks PT. BBS tersebut tidak memiliki kejelasan dan legalitas formal. Adapun yang sejak tahun 2008 terjadi adalah bentuk perjanjian antara kedua perusahaan dengan status pinjam pakai.

Hal ini menurutnya tidak jelas karena menyangkut izin HGU seharusnya tidak dilakukan metode pinjam pakai seperti itu melainkan izin langsung dari kementerian.

“Mau apapun namanya, HGU Harus menteri yang mengeluarkan izin, tidak ada alasan yang kuat PT. DDP mengakui lahan tersebut” tegasnya.

Ia menambahkan, permasalahan yang terjadi ini juga diakibatkan oleh lambannya Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam mengambil tindakan sehingga berlarut-larut bahkan telah mengorbankan salah satu warga yang dipidanakan akibat tuduhan pencurian kelapa sawit di lahan sengketa tersebut.

Untuk itu, Kompast mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD Mukomuko untuk segera membentuk Pansus untuk mendalami dan menyelesaikan permasalahan ini segera mungkin.

“Kami minta segera mungkin DPRD Mukomuko untuk membentuk Pansus dalam mendalami dan menyelesaikan permasalahan ini, karena sudah berlarut-larut dan banyak merugikan masyarakat setempat” pungkasnya.

Sebelumnya telah dilakukan hearing antara Pemkab Mukomuko, DPRD Mukomuko, BPN Mukomuko, masyarakat yang terlibat dan LSM Kompast dalam menyikapi permasalahan trersebut. Saat itu pihak PT. DDP dan PT. BBS yang diundang tidak ikut menghadiri kegiatan tersebut. (AL)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,707PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.