http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Transfer DID Segera Diterima 11 Kabupaten/Kota Di Sumsel

MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Dalam waktu dekat ini hanya 11 Kabupaten/Kota di Sumsel yang mendapatkan transfer Dana Insentif Daerah atau DID untuk tahun anggaran 2017. ‎Kesebelas daerah yang akan mendapatkan DID tahun depan, yakni, Lahat, Muara Enim, OKI, OKU, Palembang, Prabumulih, Pagaralam, Lubuklinggau, Banyuasin, OKU Timur dan OKU Selatan.

Dari 7 daerah yang tak dapat tersebut, Pemprov Sumsel salah satu diantaranya. Padahal, angka DID tahun 2017 naik menjadi Rp 7,5 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp 5 miliar. Dana tersebut diberikan sebagai apresiasi pengelolaan keuangan yang baik.

“Ya, memang di tahun anggaran 2017 mendatang dana DID Pemprov Sumsel tidak dapat, pemberian DID ini berdasarkan tiga indikator. Semuanya mengacu opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ungkap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Sudarso, Selasa (13/12).

Penilaian DID, yakni Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) opini harus wajar, ketepatan waktu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kesehatan fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah seperti 25 persen untuk infrastruktur.

“Dari 18 daerah (kabupaten/kota/provinsi, red) di Sumsel, hanya 11 daerah saja dapat Dana Insentif Daerah di tahun 2017. Masing-masing daerah yang dapat DID sebesar Rp 7,5 miliar,” terang dia di hadapan sejumlah wartawan ketika di kantornya.‎

Hilangnya DID ini dikarenakan pengesahaan Perda APBD tahun 2016 yang lalu terjadi keterlambatan sehingga DID dari pemerintah pusat dihilangkan. Berdasarkan tahun sebelumnya, lanjut Sudarso, Pemprov Sumsel selalu mendapatkan DID tersebut.

Disinggung soal alasan terjadinya keterlambatan tersebut, dirinya mengaku tidak mengetahui pasti. Namun, memang pada saat penyusunan APBD 2016, untuk Pemprov Sumsel sendiri itu yang mereviewnya yakni pihak Kemendagri, sedangkan untuk kabupaten/kota yang mereview yakni Pemprov Sumsel.

“Jadi, mungkin pada saat review terjadi selisih sehingga harus diperbaiki dahulu dan ini tentunya memakan waktu,” ungkapnya.‎

Sudarso berharap kedepan dengan tidak diberikannya DID tersebut dapat memicu pengelola keuangan Pemprov agar lebih baik lagi kedepannya.

“Semoga kedepan dapat memicu agar pengelola keuangan pemprov lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Laonma PL Tobing mengakui APBD 2016 terjadi keterlambatan. Pengesahan Perda tersebut baru dilakukan pada Januari 2016.

“Ya, pemerintah pusat baru menyetujui setelah direview pada akhir Desember 2015, sehingga terpaksa untuk pengesahan perdanya baru dilakukan pada Januari 2016,” ucap dia.

Akibat keterlambatan tersebut, dirinya mengakui bahwa DID Pemprov Sumsel terpaksa dihilangkan.

“Ya, hilanglah duit kita sekitar Rp 7,5 miliar untuk tahun 2017,” tutupnya.‎ (AD)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,701PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.