http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Proses Pencairan Dinilai Mudah, Bansos Kerap Jadi Ajang Bancakan

MENARAnew, Pandeglang (Banten) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Wahjudi Djoko Triono mengungkapkan bahwa Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) mudah untuk diselewengkan. Pasalnya, hanya bermodal proposal dan kedekatan emosional, lembaga yang mengajukan bantuan dengan mudah dikucurkan dana bantuan. Bahkan tak jarang, Dana Hibah dan Bansos kerap dijadikan ajang bancakan oleh sejumlah oknum.

“Selama ini, Bansos itu untuk bancakan, bahkan Bansos untuk Majelis Taklim juga kerap jadi sasaran. Bukan dipotong oleh kyai, tetapi ada orang luar yang menjembataninya,” ujar Wahjudi dalam Sosialisasi Hibah dan Bansos Kabupaten Pandeglang, di Aula DPKA Pandeglang, Kamis (29/12).

Wahjudi mengaku prihatin dengan perilaku oknum yang dengan tega sering kali memotong bantuan bagi lembaga kemasyarakatan seperti Majelis Taklim. Tidak tanggung-tanggung, potongan yang dilakukan bahkan mencapai 50 persen dari total anggaran yang diberikan. Hal ini terbukti dari kasus yang ditangani oleh Kejari pada tahun 2016, dimana Kejaksaan telah menetapkan 2 orang tersangka kasus korupsi dana bantuan Majelis Taklim.

“Bansos tolong dilaksanakan sesuai aturan, sesuai Juklak Juknis. Jangan ada yang oknum yang menyalahgunakan,” pesannya.

Apalagi kini Jaksa Agung bersama Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerjasama untuk mengawal semua bantuan yang dikucurkan Pemerintah. Sehingga, tindakan hukum tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan, namun juga oleh kedua lembaga tersebut.

“Kalau ada kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan misalnya, maka .kedua lembaga ini harus menghormati. Begitupun sebaliknya. Karena sudah tertuang dalam MoU,” terangnya.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengakui jika selama ini, banyak pihak yang terseret kasus hukum akibat penyelewengan dana Hibah dan Bansos. Tidak dapat dipungkiri, masalah ini kerap menjadi fenomenal.

“Tidak bisa dipungkiri masalah ini menjadi fenomenal, banyak saudara kita yang tersandung kasus hukum akibat Bansos. Maka sosialisasi ini penting agar melek hukum, agar lebih sadar terhadap hukumbahwa jangan menjadi masalah buat diri  kita. Kita ingin bekerja nyaman sesuai anggaran yang ditentukan,” ungkap bupati.

Oleh karena itu, bupati menegaskan bahwa penerima dana bantuan tersebut harus memanfaatkannya sesuai peraturan yang berlaku.

“SKPD yang ada kegiatan hibah atau pun Bansos, baik dari ABPN atau APBD, harus berdasarkan aturan sebaik-baiknya,harus tepat jumlahnya, tepat sasarannya, dan tepat guna,” pesan Irna.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pandeglang, Kurnia Satriawan menyebutkan, tahun depan tercatat ribuan lembaga akan menerima Hibah dan Bansos. Lembaga yang paling banyak menerima bantuan tersebut, merupakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Pengelolaannya harus benar, by name by address. Jangan sampai ada penyimpangan di lapangan. Jangan sampai nanti disalurkan, ada cashback ke pengelola dana Hibah dan Bansos tadi,” katanya.

Adapun anggaran yang dikucurkan oleh Pemkab tahun 2017, mencapai Rp 36.8 miliar, yang dibagi untuk Hibah Rp 27.8 miliar dan Bansos Rp 9 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding 2016 yang hanya dialokasikan sebanyak Rp 21.7 miliar untuk Hibah serta Rp 4.7 miliar untuk Bansos.

“Sumber dananya ada yang dari DAK maupun APBD. Hibah dan Bansos ini disalurkannya tidak tunai, tetapi ditransfer melalui rekening,” tutur manta Kepala Inspektorat Pandeglang tersebut. (Kr)

 

Editor: Irdan

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,699PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.