http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Pemkab Was-was Tunggu Hasil Bankeu 2017

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang masih berharap-harap cemas menunggu hasil Bantuan Keuangam (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov Banten) untuk tahun 2017. Karena meskipun Pemprov Banten telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 10.7 triliun pada akhir pekan lalu, namun Pemkab belum menerima keputusan jumlah Bankeu yang akan diterima.

Kepala Bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Yamin Bunyamin mengatakan, hingga kini pihaknya masih menerima putusan jumlah Bankeu yang akan disalurkan.
“Kita belum menerima informasi berapa dapat bantuan. Karena biasanya nanti akan ditetapkan melalui SK (Surat Keputusan) Gubernur,” ujar Yamin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/12).
Diakuinya, Pemkab masih was-was terkait nilai Bankeu dari Pemprov. Kecemasan itu terkait apakah nilai bantuan tahun mendatang lebih besar atau justru menurun. Mengingat pada tahun 2016, Pemkab hanya mendapat Bankeu sebesar Rp 45 miliar. Jumlah ini jauh tertinggal dari Pemkab Lebak yang memperoleh Bankeu hampir 2 kali lipat, yakni sekitar Rp 123 miliar, kendati kedua daerah tersebut masuk dalam kategori wilayah tertinggal.
“Kita telah mengajukan usulan Bankeu sekitar Rp 300 miliar rupiah. Tetapi andai usulan tersebut tidak diakomodir, setidaknya Pemprov memberi porsi bantuan yang lebih besar dari sebelumnya. Mengingat Pandeglang masih membutuhkan berbagai pembangunan,” terangnya.
Dijelaskan Yamin, sebagian besar usulan itu paling besar diperuntukan untuk infrastruktur. Lebih jauh Yamin berharap agar kepastian nominal Bankeu bisa didapati dalam pekan ini, atau tepatnya sebelum APBD Pandeglang Tahun 2017 ditetapkan. Karena selama 2 tahun ke belakang, penetapan nilai Bankeu diketahui setelah APBD disahkan, sehingga mengakibatkan Pemkab harus melakukan penyesuaian penjabaran perubahan.
“Usulan paling besar dibidang infrastruktur. Biasanya nanti ada pedoman umum dari Pemprov,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pandeglang, Sunarto menambahkan, Bankeu tidak boleh timpang tindih dengan bantuan lain. Artinya pembangunan yang sudah dikerjakan melalui bantuan lain baik dari pusat ataupun APBD, tidak boleh ditambah dengan Bankeu dari Pemprov.
“Nantinya, peruntukan Bankeu tergantung kebijakan provinsi yang tertuang dalam Juklak (Pentunjuk Pelaksanaan). Sehingga, setiap tahun peruntukan Bankeu bisa saja berbeda karena disesuaikan dengan program Pemprov Banten,” bebernya.
Sunarto melanjutkan, dirinya berharap laporan pertanggungjawaban Bankeu tahun 2016, bisa segera diselesaikan oleh masing-masing SKPD sebelum tanggal 31 Desember. Dengan begitu, Bankeu tahun depan bisa disalurkan tepat waktu.
“Kita selalu evaluasi dalam pembahasan APBD agar SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu,” jelas Sunarto. (Kr)

 

Editor: Irdan

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,694PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.