http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Panja Komisi III DPR RI Fokus Tuntaskan Sengketa Lahan PTPN II

MENARAnews, Medan (Sumut) – Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI berkonsentrasi dan fokus untuk menuntaskan konflik lahan ex HGU atau tanah yang masih berstatus HGU PTPN II. 

Panja Komisi III DPR RI Raden Syafii menegaskan, lahan yang masih bermasalah itu tidak lepas dari kebijakan direksi. Politisi Gerindra yang akrab disapa Romi ini mempertanyakan soal dominasi pengusaha yang mencaplok lahan milik BUMN tersebut. Bahkan rakyat yang memperjuangkan lahan terkadang harus mendapat masalah.

“Maka solusi cerdas atas itu adalah pemberian kesempatan atau persamaan hak didepan hukum untuk mendapatkan aset negara yang dikelola PTPN II melalui persamaan hak melalui Direksi, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan” tegas Raden Syafii dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di rumah aspirasi Romo di Jalan Bunga Baldu, Medan, Senin (26/12/2016) sore.

“Di Panja Penegakan Hukum Komisi III terkait problem lahan itu sudah kami kumpulkan. Baik dari perspektif pegawai PTPN, pensiunannya dan masyarakat luas. Saya akan mendorong persoalan itu dengan maksimal dari sisi persamaan hukum supaya berkeadilan dan sesuai aturan yang berlaku” pungkasnya.

Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Sumut ini juga menilai, janji Pemprov yang selama ini akan segera menuntaskan masalah ini, terkesan hanya isapan jempol semata.

“Ini karena tidak ada transparansi bagaimana penyelesaian masalah ini. Pemerintah selama ini hanya mengatakan akan memperjuangkan lahan itu untuk rakyat, tapi masalahnya rakyat yang mana? Buktinya, luas areal eks HGU yang mencapai 5800 hektar lebih, kini malah dikuasai asing, belum lagi tanah yang masih berstatus HGU yang juga turut mereka kuasai” kecamnya.

Karena itu, sambungnya, sangatlah tidak berlebihan jika dikatakan fakta ini sangat kental karena peranan direksi.

“Pihak kementerian BUMN harus bertanggung jawab atas raibnya tanah negara ini. Ini yang juga akan kita telusuri dengan cara mendesak untuk mengkonstruksi seluruh arel dengan target supaya rakyat dapat bagian” ungkapnya.

Terpisah, OK Adjerinsyah, Direktur Eksekutif Cinta Tanah Sumatera (CTS) yang dikenal melemparkan penuntasan persoalan HGU PTPN II menggunakan model.

“Tata Kelola Persoalan Diatas HGU PTPN II Dan Atau Eks HGU PTPN II Dengan Model Izin Penggunaan Lahan Yang Bisa Dicatatkan PTPN II (Atau Pihak Berwenang Setelahnya/Lainnya) Sebagai Sesuatu Pendapatan Lain-Lain Yang Bersifat Non Operasional” menyambut antusias catatan Muhammad Syafi’i itu.

“Semoga anggota Komisi III DPR tersebut semakin kukuh untuk membantu penuntasan HGU PTPN II dari sisi hukum karena sudah puluhan tahun Pemerintah di Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten kerap berjanji padahal mereka tidak memiliki kewenangan terkait pertanahan” tutupnya. (Yug)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,689PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.