MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) menilai, tingginya kasus kekerasan terutama kejahatan seksual terhadap anak, diakibatkan adanya pembiaran oleh masyarakat. Masyarakat dianggap tidak lagi peduli dengan lingkungannya. Hal itu terungkap dalam Kunjungan Kerja Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, ke Pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (21/12/2016).
“Betapa pentingnya upaya untuk memutuskan mata rantai kejahatan terhadap anak yang mendominasi di Pandeglang. Ini kami nilai karena dibiarkan oleh masyarakat, jadi masyarakat mulai tidak peduli dengan lingkungannya,” ujarnya.
Arist mengatakan, saat ini peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan kejahatan seksual sangat lemah. Arist mengaku, Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu fokus perhatian Komnas PA dalam penanganan kasus kejahatan seksual. Pasalnya, Komnas PA menerima banyak laporan perihal masalah kekerasan anak yang didominasi oleh kejahatan seksual dari Kabupaten Pandeglang.
“Daerah pandeglang banyak laporan yang masuk ke Komnas Anak yang didominasi kekerasan seksual anak. Ini terlihat jika peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan kejahatan seksual sangat lemah,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya menawarkan kepada Pemkab untuk membentuk Gerakan Perlindungan Anak Se Kampung. Melalui gerakan ini, Komnas PA ingin memperkuat lembaga keluarga yang dimulai dari kampung masing-masing.
“Kalau di semua kampung berjalan, maka akan saling memperhatikan satu sama lain. Ini juga sebagai upaya untuk memutus mata rantai kasus kekerasan anak sehingga dapat menolong anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Nanti akan kita latih kepala desa dan pegiat anak, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada anak,” tegas mantan Sekjen Komnas PA itu.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyayangkan tingginya kasus kekerasan di Pandeglang. Bahkan pada tahun ini, angkanya meningkat 2 kali lipat dari 22 kasus pada tahun 2015, menjadi 44 kasus.
“Ini keprihatinan kita semua, atas nama Pemkab Pandeglang kami mohon maaf. Mungkin selama ini ada program-program kami yang belum menyentuh ke masyarakat,” ucapnya.
Menurut Irna, munculnya kasus kekerasan yang meningkat, karena berkaitan dengan mental dan moral bangsa yang mulai merosot tajam. Selain itu, kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan iman dan taqwa juga menjadi penyebabnya.
“Makanya kita mengajak semua masyarakat, memiliki peran untuk memutus atau mengeliminir calon korban yang lain. Mengingat, kasus kekerasan terhadap anak layaknya fenomena gunung es. Kegiatan kemasyarakatan yang saat ini sudah mulai pudar juga perlu dimakmurkan lagi,” beber bupati.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Pandeglang, Deden Kuswan justru berpandangan, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, lantaran kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian sudah mulai terbangun. Dimana selama ini, mungkin masyarakat tidak mengetahui harus melapor kemana.
“Jumlah kekerasan memang paling dominan kekerasan seksual. Dari 44 kasus, 30 diantaranya kekerasan seksual. Meningkatnya angka ini sebagai indikator masyarakat yang mulai sadar untuk melaporkan kasus,” terang Deden.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat. BP3AKB juga berjanji akan memfasilitasi dan mendampingi para korban agar bisa kembali menjalankan kehidupannya dengan normal.
“Kita memfasilitasi, kalau ada yang terkena kasus kita dampingi agar korban bisa menjadi kehidupannya normal kembali,” kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang itu. (Kr)
Editor: Irdan