MENARAnews, Medan (Sumut) – Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menegaskan kepada jajarannya bahwa aparat kepolisian harus mengantisipasi adanya aksi sweeping yang akan dilaksanakan oleh ormas-ormas yang bertindak berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.56/2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non muslim dalam perayaan Natal.
Melalui Kabid Humas, Kombes Pol Rina Sari Ginting, Polda Sumut menyatakan aksi sweeping menyoal atribut natal di mall dan tempat lainnya, tidak boleh dilakukan.
“Polri akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan sweeping. Sebab, tindakan sweeping yang dilakukan Ormas adalah melanggar hukum. Ada pengancaman atau perampasan, itu akan diproses,” kata Rina, Senin (19/12/2016) petang.
Berkaitan dengan pencegahan hal itu, kata Rina, pihaknya juga telah mendatangi ormas-ormas garis keras untuk tidak melakukan aksi sweeping.
Lebih lanjut, Rina bilang, jika ada karyawan muslim yang bersedia mengenakan topi sinterklas atas kemauan sendiri sebagai bentuk partisipasi dan toleransi perayaan natal bagi umat nasrani, tidak dipersoalkan. Artinya, diperbolehkan dan sah-sah saja.
“Yang tidak boleh, kalau pemilik toko non Muslim memaksa karyawan Muslim menggunakan topi Sinterklas dengan ancaman dipecat,” kata mantan Kapolres Binjai ini.
Ditegaskannya, polisi tidak boleh ikutan melarang karyawan muslim atas keinginannya sendiri menggunakan topi sinterklas.
“Kalau karyawan muslim karena kemauan sendiri pakai topi sinterklas, lalu disweeping ormas. Ormasnya itu ditangkap karena pengancaman,” tandas perwira tiga melati emas ini. (SN)