http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Hindari Pungli, Kelurahan Ini Tolak Urus Administrasi Kependudukan

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tampaknya bersikap hati-hati terhadap praktik pungutan liar (pungli) yang bisa saja menimpa jajaran pelayanan publik dikelurahan setempat. Caranya, pihak kelurahan itu tidak akan membantu melayani adminitrasi kependudukan.

“Ini dilakukan untuk mencegah praktik pungli, karenanya kami tidak akan membantu pengurusan administrasi kependudukan, seperti pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan sejumlah administrasi kependudukan lainnya, jadi warga langsung kami arahkan mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” ungkap Lurah Menteng, Kamala Ratna, Selasa (13/12).

Dijelaskan Ratna, bila jauh sebelumnya pada saat proses pembuatan atau memperpanjang KTP atau adminitrasi kependudukan lainnya, harus melalui kelurahan untuk membuat surat keterangan lalu prosesnya dilanjutkan ke  kantor Kecamatan kemudian berikutnya ke Disdukcapil, sekarang kata dia hal tersebut tidak lagi dilakukan lagi.

“Kan sekarang lebih praktis, warga tinggal cukup membawa KTP (kartu tanda penduduk) yang lama atau kartu keluarga, sebagai bukti kependudukan, maka langsung saja mengurusnya ke Disdukcapil,” tandasnya.

Dengan aturan tersebut kata dia, maka otomatis pihak Kelurahan Menteng tidak lagi melayani masyarakat yang ingin membuat atau memperpanjang dokumen kependudukannya. Kalaupun ada warga yang minta dilayani tentang data kependudukannya, maka pihak kelurahan mengarahkan langsung warga untuk   langsung datang ke kantor Disdukcapil.

Ditambahkan Ratna, dengan tidak melayani warga terkait hal itu, bukan berarti pihaknya melakukan pengurangan dalam hal pelayanan birokrasi, mengingat persoalan dokumen data kependudukan saat ini menjadi wewenang pihak Disdukcapil, dengan tujuan agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal dan cepat.

Pun demikian kata dia, pihak kelurahan tetap berkewajiban dalam membantu kepengurusan terkait data awal warga, seperti surat keterangan pindah domisili maupun surat keterangan awal warga yang bersumber dari RT/RW setempat.

“Intinya, kalau bukan tupoksi, tentu kami tidak akan melayani. Semuanya demi mencegah terjadinya praktik pungutan liar,” tukasnya.

Harus diakui kata dia, masyarakat biasanya malas mengurus KTP atau dokumen kependudukan lainnya, karena merasa prosesnya lama. Karena itu, banyak masyarakat yang menggunakan jasa orang lain atau perantara hingga rela mengeluarkan biaya.

“Saya selalu melakukan evaluasi dalam setiap minggunya, yakni mengumpulkan semua kepala bagian untuk membicarakan hal ini. Saya juga mengingatkan dalam pengurusan apapun masyarakat tidak bisa dibebani dengan pungutan biaya yang memang tidak diatur,” pungkasnya. (AF)

Editor: Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,694PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.