http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Hearing DPRD dan KPU Tubaba Berlangsung Panas

MENARAnews, Tubaba (Lampung) – Hearing atau dengar pendapat antara Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tubaba berlangsung panas. Pasalnya terjadi adu argumentasi antara kedua lembaga tersebut terkait penyerapan anggaran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diberikan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat kepada KPU Tubaba.

Bahkan, dalam hearing tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat menantang DPRD untuk menunjukkan peraturan yang menjelaskan bahwa KPU kabupaten harus melaporkan penyerapan anggaran kepada DPRD karena Komisi A DPRD Tubaba meminta KPU Tubaba untuk memberikan laporan penyerapan anggaran dari NPHD tahun 2016 sebesar Rp 10 miliar yang diberikan Pemda Tubaba.

“Kami belum menemukan adanya aturan yang mengharuskan kami melaporkan kepada DPRD. Jika ada aturan yang menjelaskan tentang hal tersebut maka KPU siap menyampaikan laporan kepada DPRD baik setiap tiga bulan maupun setiap bulan” ujar Markurius sambil geram kepada Wakil Ketua I DPRD Tubaba, Yantoni, yang menanyakan laporan penyerapan anggaran oleh KPU, Kamis (15/12/2016).

Markurius juga menambahkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh KPU kepada Pemda Kabupaten Tulang Bawang Barat akan diberikan setelah pelaksanaan Pilkada selesai.

“Tolong lembaga kami dihargai, kami bekerja untuk membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dan tidak pernah ada maksud lain” pungkasnya.

Sementara itu, Yantoni menanggapi bahwa tujuan permintaan laporan penyerapan anggaran tersebut sesuai dengan fungsi pengawasan DPRD dalam penggunaan anggaran oleh KPU mengingat mengingat tahun 2016 sudah akan berakhir dan NPHD tahun 2017 yang berjumlah Rp 5 miliar akan dicairkan guna mendukung pelaksanaan Pilkada yang digelar pada 15 Februari 2017 mendatang.

“KPU Tubaba belum dapat menjabarkan secara detail penggunaan anggarannya sehingga akan menjadi bahan pertimbangan DPRD kepada Pemkab Tubaba bahwa pencairan dana hibah tahun 2017 sebesar Rp 5 miliar perlu dipertimbangkan kembali untuk dicairkan. Bahkan, KPU Tubaba mengajukan adendum atau perubahan NPHD sebesar Rp 676.620.000,- padahal penggunaan anggarannya saja masih belum jelas” tegas Yantoni.

Selain itu, DPRD Tubaba juga memperoleh laporan dari KPU RI bahwa KPU Tubaba kurang berkomunikasi dengan KPU RI dan penyerapan anggaran NPHD tahun 2016 yang sudah dilaporkan KPU Tubaba baru sebesar Rp 3,387 miliar dari total anggaran Rp 10 miliar.

“Sehingga penyerapannya dinilai sangat rendah dan perlu dipertanyakan berapa serapan anggaran sebenarnya oleh KPU dari dana hibah tahun 2016” tanya Yantoni.

Menanggapi hal tersebut, Ismanto selaku Ketua KPU Tubaba menjelaskan bahwa angka Rp 3,387 miliar muncul karena KPU belum mengupdate laporan penyerapan anggaran oleh KPU sebab penggunaannya belum selesai.

“KPU mengajukan adendum untuk memfokuskan anggaran kepada kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jika adendum tidak disetujui, kami akan gunakan RKA yang ada” ujarnya. (RZ)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,707PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.